Home HUKUM DPRD Minta ‘Surat Sakti’ Penyebab Penyelewengan Bansos PKH

DPRD Minta ‘Surat Sakti’ Penyebab Penyelewengan Bansos PKH

0
SHARE
Anggraini Jatmika Ningsih, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang

KOTA TANGERANG-Adanya dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH), makin terkuak. Bantuan uang tunai untuk warga miskin disunat, karena buku kartu ATM berserta PIN dipegang oknum pendamping PKH. Ini terjadi, diduga efek dari ‘surat sakti’ ke bank penyalur dana PKH.

Komisi II DPRD Kota Tangerang yang mengungkap ada surat sakti itu. Anggota Komisi II Anggraini Jatmika Ningsih mengatakan, ada memo yang disampaikan oleh oknum pejabat ke bank penyalur PKH. Memo tersebut berisi, meminta bank agar buku rekening dan kartu ATM keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tersebut tidak dikirim ke alamat rumah warga miskin yang terdaftar PKH. Melainkan dikirim ke oknum pejabat itu.

Siapa oknum pejabat itu? Komisi II sedang bekerja keras mengungkap siapa orang yang menulis memo itu, hingga pihak bank penyalur patuh.

“Kami akan kejar terus memo itu. Sampai pihak bank memberikan memo itu ke kita,” ungkap Mika, sapaan politisi PDI-Perjuangan kepada Tangerang Ekspres, kemarin.

Seharusnya, buku tabungan dan ATM dikirim ke alamat rumah warga yang terdaftar PKH. Dalam program PKH besaran uang diberikan mulai Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta per tahun, bergantung ketegori. Mika meminta pihak bank lebih kooperatif membantu DPRD dalam mengadvokasi kasus penyelewengan dana batuan sosial yang bersumber dari Kemensos ini.

Mika yang juga Sekretaris Komisi II ini menceritakan, memo itu terungkap saat rapat dengar pendapat (hearing) terkait adanya aduan warga Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper yang namanya dicatut sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH 24 Juni 2021 lalu.

Diketahui, Sukilah (49) dan Ita Puspisari (31) warga Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai KPM PKH sejak Januari 2018 lalu. Kedua warga tersebut mengetahui namanya masuk daftar sebagai KPM PKH berawal ketika Ita Puspitasari dan Sukilah ingin mendapatkan bantuan sosial di masa pandemi ini.

Mereka lantas mendaftar diri. Namun petugas sosial masyarakat (PSM) di wilayahnya menyatakan bahwa, kedua warga tersebut telah terdaftar sebagai KPM PKH sejak Januari 2018 lalu. Ita dan Sukilah terkejut. Karena sebelumnya tidak pernah mendaftar dan juga tidak pernah menerima bantuan uang sepeser pun.

Mika menuturkan, bank penyalur telah dimintai keterangan oleh Komisi II. Pihak bank sempat menjanjikan akan memberikan rekening koran seluruh KPM PKH se-Kota Tangerang berikut memo dari oknum pejabat. Namun sampai saat ini pihak bank tidak memberikan data rekening koran dan memo tersebut. Pihak bank hanya memberikan janji-janji manis akan memberikan data dukungan.

“Pihak bank hanya janji-janji saja. Kita cuma minta data-data rekening KPM PKH sama memo dari petugas yang menangani PKH itu. Di memo itu yang tanda tangan apakah dari pihak dinsos atau pendamping PKH. Ada apa coba. Ini perlu dipertanyakan? ungkap Mika.

Ia menjelaskan, sampai saat ini pihak bank tidak kooperatif untuk membantu DPRD dalam upaya mengadvokasi warga Kota Tangerang yang namanya dicatut sebagai KPM PKH. Belum lama ini, lanjut Mika, pihak bank berdalih bahwa rekening koran milik KPM PKH dan memo tersebut urusan internal bank. Pihak bank juga mengatakan memo tersebut adalah berkas lama yang saat ini sulit dicari, bahkan menyatakan memo tersebut sudah tidak ada.

“Saya mengejar memo yang disampaikan petugas yang menangani PKH itu. Saking kepengen tahu siapa yang membubuhi tanda tangan dalam memo itu. Beberapa kali saya menanyakan, masa pihak bank bilang memo itu hanya untuk internal bank. Terus bilang lagi sudah tidak ada. Saya bilang ke pihak bank, saya ini pernah bekerja di perusahaan milik BUMN. Berkas itu kalau belum lima tahun masih ada dalam arsip,” tukasnya.

Mika menilai pihak bank tersebut sudah wanprestasi terkait pernyataannya yang bersedia akan memberikan tanda terima buku rekening berikut ATM milik KPM PKH serta menyatakan akan memberikan memo dari petugas yang menangani PKH ke DPRD.

“Menurut saya pihak bank sudah wanprestasi. Beberapa kali dalam hearing menyanggupinya akan memberikan yang kita minta, nyatanya tidak,” jelasnya.

Ia menceritakan, berdasarkan informasi yang didapatnya, pihak bank beberapa kali menghubungi pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang. Konon petugas bank tersebut melakukan koordinasi dengan Dinsos Kota Tangerang terkait kasus dugaan penyelewengan dana bansos PKH ini. Seharusnya, kata Mika, pihak bank melakukan koordinasi dengan DPRD. Bukan dengan pihak dinsos.

“Pihak bank salah koordinasi. Masa dia koordinasinya ke dinsos bukan ke DPRD. ngapain coba,” tukasnya.

Namun, Mika sampai saat ini masih optimis pihak bank beritikad baik dan dapat bekerjasama dengan pihak DPRD dalam mengadvokasi dan mengungkap tuntas kasus dugaan penyelewengan dana PKH di Kota Tangerang. DPRD berharap pihak bank dapat memberikan dasar tanda terima buku rekening berikut ATM nya milik KPM PKH di tahun 2018 lalu dan surat sakti atau memo tersebut.

“Ya saya tetap optimis bisa dapat data-data itu. Terutama memo itu, saya benar-benar ingin tahu siapa yang membubuhi tanda tangan dalam memo itu,” lanjutnya.

Selain itu, lanjut Mika, setelah adanya temuan pungutan liar (pungli) BST saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di wilayah Kota Tangerang, Pemkot Tangerang bersama aparat penegak hukum mulai serius menyikapi kasus dugaan pungutan liar dan penyelewengan dana PKH.

Pihaknya mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam menyikapi dan mengungkap kasus dugaan bantuan sosial dari Kemensos di Kota Tangerang ini yang dilakukan oknum petugas yang menangani bansos tersebut.

Mika berharap aparat penegak hukum lebih serius lagi dalam mengungkap kasus ini dan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera.

“Kita mendukung pihak aparat penegak hukum mengungkap tuntas dan memberikan efek jera, supaya menjadi pembelajaran untuk petugas bansos lainnya,” tandasnya.(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here