SHARE
Mensos Tri Rismaharini (dua dari kanan) memberikan keterangan kepada awak media usai bertemu dengan Kajari Kabupaten Tangerang Bahrudin (dua dari kiri) di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa (3/8).

JAKARTA-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang Bahrudin dipanggil khusus oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Selasa (3/8). Dalam pertemuan di kantor Kemensos itu, Risma (panggilan Tri Rismaharini) ingin mendengar langsung dari Bahrudin, tentang penetapan tersangka kasus korupsi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang.

Usai pertemuan, Risma mengatakan tidak dibenarkan alasan apapun adanya pemotongan dana bantuan sosial kepada masyarakat. Ia memastikan, pendamping PKH mendapat honor yang sesuai dan cukup.

“Perlu banyak masukan agar tidak ada lagi peristiwa pemotongan dana bansos ke masyarakat. Baik dalam bentuk PKH, BPNT maupun bantuan yang lain. Tentu kinerja penegak hukum di Kejari Kabupaten Tangerang saya apresiasi yang juga menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Saya pastikan tidak ada pendamping yang tidak digaji atau diberi honor,” tegasnya.

Dua hari lalu, Bahrudin mengumumkan menetapkan dua pendamping PKH sebagai tersangka PKH periode 2018-2019. Dua pendamping itu, menyunat uang diperuntukkan bagi warga miskin di Desa Sodong, Tapos dan Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa. Tersangka berinsial TS dan DK meraup Rp 800 juta dari menyunat uang dana PKH yang sudah cair. Penetapan tersangka ini, setelah penyidik memeriksa 3.585 warga penerima PKH di 12 desa.

Risma pekan lalu juga melakukan sidak ke Kota Tangerang dan menemukan dugaan penyunatan PKH di Karang Tengah. Kejari Kota Tangerang saat ini sedang melakukan penyelidikan. Risma dan Bahrudin bertemu hampir satu jam. Mulai pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB di ruang kerja Mensos.

Dalam pertemuan itu, Risma meminta pendapat dan masukan tentang penanganan perkara program keluarga harapan (PKH) yang tengah dilakukan oleh Kejari Kabupaten Tangerang. “Kami diundang langsung oleh Menteri Sosial, bu Risma. Kami diminta menjelaskan langkah-langkah dan tindakan yang telah dilakukan dalam kaitan penanganan perkara program keluarga harapan di Kabupaten Tangerang,” papar Bahrudin kepada awak media di Jakarta usai bertemu Risma, Selasa (3/8).

Bahrudin menyebutkan, tersangka kasus PKH di Kecamatan Tigaraksa masih diperiksa untuk mendalami aliran uang. Untuk pendamping di desa dan keluarga lain di Kecamatan Tigaraksa akan dilakukan pemeriksaan kembali.

“Pada kesempatan tersebut Menteri Sosial mengapresiasi langkah dan kinerja dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang berani dan sanggup untuk memroses penanganan perkara program keluarga harapan yang cukup banyak menyita perhatian, karena banyaknya saksi yang harus diperiksa,” pungkasnya.(sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here