Home HUKUM Kejari Periksa Pejabat Dinsos

Kejari Periksa Pejabat Dinsos

150
0
SHARE

Eks Kandinsos Masyati Sudah Diperiksa

KOTA TANGERANG-Pengusutan kasus korupsi bantuan sosial untuk warga miskin terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang telah memeriksa sejumlah pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang. Juga mantan Kadinsos.

Kepala Kejari Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana mengatakan sudah mendeteksi modus para oknum pendamping program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai (BST) dan TKSK. Para oknum pendamping itu memotong uang yang diterima warga miskin, mulai Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu.

Ia mengatakan, masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos). “Saksi yang diperiksa terus bertambah. Termasuk beberapa pejabat di dinsos. Kasi intel dan tim masih menyelesaikan tugas-tugasnya. Sudah ada 15 sampai 20 orang yang dimintai keterangan, sabar dulu,” ujarnya kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Namun, kajari tidak mau menyebutkan nama-nama pejabat yang telah diperiksa. Namun, sumber Tangerang Ekspres menyebut, mantan Kandinsos Kota Tangerang Masyati Yulia telah diperiksa penyidik dua pekan lalu. Masyati pernah menjabat Kadinsos Juni 2017 hingga Juli 2019. Ia mengakui telah dimintai keterangan oleh Kejari Kota Tangerang terkait kasus dugaan penyelewengan dana bansos.

Masyati dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan bansos yang dilakukan TKSK Benda, yaitu Ijudin.

“Iya, saya dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan. Terkait kasus Ijudin, TKSK Benda,” tutur Masyati saat dihubungi Tangerang Ekspres.

Ia berdalih kasus itu terjadi setelah dirinya sudah tidak menjabat di dinsos. Kasus itu, kata Masyati, terjadi saat ia sudah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

“Itu kan sudah Kadinsos yang sekarang. Coba tanya Pak Suli,” ucapnya Masyati yang saat ini telah pensiun dari aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tangerang sejak pertengahan Tahun 2020 lalu.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Suli Rosadi enggan menanggapi terkait sejumlah pejabat dinsos diperiksa kejari, termasuk dirinya. Menurutnya, hal itu adalah ranah penegak hukum.

“Saya no coment, itu ranah hukum,” kata Suli saat dihubungi Tangerang Ekspres.

Sementara itu, I Dewa mengaku telah meminta Kasi Intelijen R Bayu Probo Sutopo menyelesaikan kasus pungli itu segera mungkin. Sehingga, kasus itu dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Saya minta secepatnya. Karena saya tidak mau berlama-lama untuk menyelesaikan kasus itu. Cepat selesai segera kita limpahkan,” tegasnya.

I Dewa menjelaskan, banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi korban pungli, tidak mau dimintai keterangan. Ini menjadi penyebab lamanya pemeriksaan. “Tak sedikit juga masyarakat yang tidak ingin ditemui pihak kejaksaan,” katanya.

Bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) ini ditujukan bagi warga miskin. Untuk mendata dan membantu warga miskin dalam pencairan dana Kemensos membentuk tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

Para TKSK ini mendapat honor setiap bulan dari kemensos.
Namun, di lapangan ditemukan sejumlah oknum pendamping nakal, yang tega menyunat bantuan yang diterima warga miskin. I Dewa mengungkap pungli yang dilakukan oknum petugas bansos hingga sebesar Rp 200 ribu.

Ia menyebut terdapat beberapa modus yang digunakan. Mulai dari memotong Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu.

Ia membenarkan adanya ‘operasi batok’ yang dilakukan oleh oknum petugas untuk menarik pungli kepada warga miskin keluarga penerima manfaat (KPM). Hal itu sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Wali Kota Tangerang.

“Jadi ada beberapa modus ya yang sudah kami lihat, ada yang seperti itu (operasi batok), ada yang dipotong Rp 50 ribu, Rp. 200 ribu, macem macem lah,” ungkap I Dewa kepada wartawan.

Dalam ‘operasi batok’ ini, oknum tersebut mendatangi warga miskin yang baru saja mendapat bansos. Lantas, meminta uang sebagai jasa telah mengurus administrasi. Oknum tersebut sebelumnya yang memasukkan data warga miskin tersebut sehingga bisa terdaftar sebagai penerima bansos.

Kajari berharap, masyarakat terutama penerima manfaat bansos baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat membantu kejaksaan dalam upaya mengungkap kasus dugaan pungli ataupun penyelewengan dana bansos ini.

“Masyarakat juga harus berani untuk melaporkan dengan bukti yang kuat, apalagi sebagai penerima manfaat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kasie Intelejen Kejari Kota Tangerang, R Bayu Probo Sutopo telah melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangerang, Suli Rosadi untuk dimintai keterangan. Namun Suli belum bisa hadir lantaran sedang sakit.

“Kita sudah panggil Pak Kadinsos Kota Tangerang untuk dimintai keterangan, tetapi belum bisa hadir karena masih sakit,” ungkap Bayu beberapa waktu lalu.

Dia juga menegaskan, kasus bansos yang tengah diselidiki tidak hanya terkait temuan Mensos Risma. Akan tetapi jauh sebelum itu. “Mulai dari sebelum temuan Bu Risma ya, semua kasus dugaan dana bantuan sosial, baik PKH, BPNT dan BST bakal diselidiki,” tandasnya.

Bayu memaparkan, pihaknya sedang melakukan penelusuran data bansos PKH dan BPNT dari 2017 hingga 2020.(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here