Home HUKUM Eks Kadinsos Kota Tangerang Diperiksa Lagi

Eks Kadinsos Kota Tangerang Diperiksa Lagi

0
SHARE
Mantan Kadinsos Kota Tangerang, Masyati Yulia keluar dari gedung Kejari Kota Tangerang usai diperiksa terkait kasus dugaan bansos, Rabu (1/9)

Dewan Menduga Adanya Keterlibatan Pihak Bank Penyalur Dana Bansos

KOTA TANGERANG—Mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangerang Masyati Yulia kembali di periksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang, Rabu (1/9).

Masyati yang menjabat kadinsos Juni 2017 hingga Juli 2019 dimintai keterangan terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) bantuan sosial program Kementerian Sosial (Kemensos). Tiga pekan lalu, Masyati juga sudah menjalani pemeriksaan di kejaksaan. Program bansos dari kemensos yakni, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Rabu (1/9) siang pukul 11.17 WIB, Masyati keluar dari gedung Kejari Kota Tangerang. Ia mengenakan baju berwarna merah dengan kerudung hitam. Masyati mengatakan, kasus dugaan penyelewengan dana bansos bagi warga miskin tersebut bukan pada masa ia menjabat Kadinsos Kota Tangerang. Menurutnya, kasus itu terjadi pada masa Kadinsos saat ini. ”Nggak. Ini salah panggil. Bukan masa saya. “Tanya Kadinsos yang sekarang,” ungkap Masyati kepada Tangerang Ekspres.

Tangerang Ekspres terus berusaha menggali bergulirnya kasus dugaan penyelewengan dana bansos di Kota Tangerang Masyati tak mau memaparkan panjang lebar. Ia tetap pada pendiriannya, bahwa kejaksaan salah panggil.

”Saya Nggak Tahu. Tanya kadinsos sekarang yah. Ini salah panggil. Sudah yah maaf,” ujar Masyati yang terlihat berlinang air mata sambil masuk ke dalam mobilnya.

Diketahui, Masyati menjabat Kadinsos Kota Tangerang sejak Juni Tahun 2017 hingga Juli 2019. Kemudian ia dimutasi menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang hingga pensiun dari aparatur sipil negara (ASN) pertengahan 2020 lalu.

Kasie Intelijen Kejari Kota Tangerang, R Bayu Probo Sutopo mengatakan pemeriksaan yang kedua terhadap Masyati ini untuk menggali proses adanya bantuan BPNT dari sisi perencanaan dan persiapan penyaluran. Kata Bayu, ada fakta-fakta baru yang akan dikembangkan berkaitan sistem pelaksanaan penyaluran BPNT.

”Ya benar, baru saja Bu Masyati, kita mintai keterangan. Ini kedua kalinya. Beliau kooperatif hadir,” ucap Bayu saat dihubungi Tangerang Ekspres, Rabu (1/9).

Bayu menuturkan, pemeriksaan itu sebagai upaya pendalaman untuk mengungkap kasus dugaan penyelewengan dan pungli bansos yang ditujukan kepada warga miskin tersebut.

”Sabar ya, kita masih dalami dan kembangkan. Kita tidak mau gegabah dalam menentukan sikap. Doain ya biar cepat selesai dan terang alur, sistem dan mekanisme yang sebenarnya terjadi ” tutur Bayu.

Kepala Kejari Kota Tangerang I Dewa Wirajana mengatakan telah memerintahkan Bayu untuk menyelesaikan kasus pungli itu segera mungkin. Saat ini pihaknya masih dalam tahap melakukan pengumpulan data bukti-bukti pendukung selain dari pejabat dinsos, pendamping TKSK, pendamping PKH, Kejari juga masih melakukan pengumpulan data bukti-bukti dari keluarga penerima manfaat (KPM) di 13 Kecamatan.

“Kami sifatnya ingin segera. Tapi kan masyarakat penerima bansos dan lain sebagai nya banyak di 13 kecamatan. Jadi kita pelan-pelan tidak bisa diburu-buru. Kita minta teman-teman media bersabar,” ujar I Dewa, Selasa (31/8).

Sementara anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Dedi Fitriadi menyatakan adanya dugaan keterlibatan pihak bank penyalur bansos PKH. Ia menyayangkan pihak Bank BNI lalai dalam memberikan kartu ATM dan buku tabungan bukan ke warga miskin sebagai penerima bansos. Kartu ATM dan buku tabungan itu jatuh ke tangan oknum pejabat dinsos dan pendamping bansos. Sehingga bansos yang ditransfer ke bank, diambil oleh oknum pendamping. Warga miskin penerima bansos menerima uang tidak utuh sebagian dipotong oknum pendamping bahkan ada yang digelapkan seperti yang menimpa Sukilah dan Ita Puspitasari yang merupakan warga Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper. Kedua KPM tersebut terdaftar program PKH sejak awal 2018 hingga 2021 ini. Namun mereka tidak mengetahuinya. Kedua warga tersebut mengetahuinya setelah adanya informasi dari petugas operator di Kelurahan Batusari bahwa mereka telah terdaftar sebagai KPM PKH.

Seperti diketahui, bansos berupa uang tunai pada program bansos dari Kemensos itu diberikan melalui bank. Warga penerima bansos wajib membuat rekening dan kemudian diberi kartu ATM. Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan pada pertemuan pertama pada rapat dengar pendapat (hearing) saat adanya aduan penerima bansos ke DPRD, pihak Bank BNI menjelaskan kartu tersebut memang sengaja diberikan ke oknum petugas lantaran sudah diklaim sudah mendapatkan surat kuasa. Namun saat itu, pihak BNI belum menyertakan buktinya.

”Waktu itu (hearing) Bank BNI diwakili oleh pegawainya Bu Dinda. Beliau bilang bahwa ada buku tabungan dan ATM untuk penerima yang belum dibagikan. Kemudian ada surat masuk dari Dinsos, kata pihak BNI kartu ATM dan buku tabungan itu diserahkan ke dinsos,” kata Dedy kepada wartawan, didampingi sejumlah anggota komisi II, Rabu (1/9).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Suli Rosadi tidak bersedia memberikan keterangan saat ditanya soal rencana pemeriksaan terhadap dirinya soal bansos.

“Saya no coment, itu ranah hukum,” kata Suli saat dihubungi Tangerang Ekspres. (raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here