Home HUKUM Kanwil DJP Banten Sita Aset Tersangka Tindak Pidana Perpajakan

Kanwil DJP Banten Sita Aset Tersangka Tindak Pidana Perpajakan

0
SHARE
Tersangka tindak pidana perpajakan melalui PT PNS menandatangani berkas sita aset, (08/09).

Tangerang – Tim Penyidik PNS Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka RHW (eks. direktur PT PNS) sehubungan dengan dugaan tindak pidana perpajakan melalui PT PNS dalam kurun waktu Juni 2011 sampai dengan Desember 2014.

“Penyitaan terhadap aset berupa satu unit apartemen di Apartemen Saveria South Tower lantai 11 / 21, jalan BSD Raya Barat nomor 21 Sampora Cisauk Kabupaten Tangerang Banten serta dua unit mobil dilakukan pada hari Rabu 8 September 2021”, kata Sahat Dame Situmorang Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Banten.

“Tersangka RHW diduga menggunakan faktur pajak fiktif atau Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) yang diterbitkan oleh 122 (seratus dua puluh dua) perusahaan penerbit faktur pajak”, diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp47.830.841.163,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah), Jelas Sahat.

RHW diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Atas perbuatan tersebut, RHW dapat dijerat dengan hukuman pidana yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah terutang.

Untuk menunjang lancarnya proses penyitaan, Tim penyidik PNS Kanwil DJP Banten melakukan upaya komunikasi dengan tersangka dan pihak pengelola gedung apartemen. Tim juga didampingi oleh pejabat fungsional penilai Kanwil DJP Banten yang bertugas untuk menilai aset yang disita untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Tim penyidik PNS Kanwil DJP Banten kini tengah mempersiapkan berkas perkara agar dapat segera dinyatakan lengkap (P-21) dan dapat diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten.

Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Dengan diambilnya langkah penegakan hukum ini, DJP dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa DJP sangat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan memperlihatkan keberpihakan kepada wajib pajak yang sudah patuh dan menegakkan hukum dan memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh”, pungkasnya. (rls/fan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here