Home TANGERANG HUB Kejaksaan Telaah Dokumen Tender ATK Rp 5,2 M

Kejaksaan Telaah Dokumen Tender ATK Rp 5,2 M

144
0
SHARE

TIGARAKSA–Lelang pengadaan alat tulis kantor (ATK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang kini ditangani kejaksaan. Penyidik sudah mendapatkan dokumen penting dalam pengadaan ATK senilai Rp5,2 miliar di tahun anggaran 2020.

Beberapa hari lalu, sejumlah pejabat Disdukcapil Kabupaten Tangerang dipanggil kejaksaan negeri, untuk klarifikasi sekaligus membawa semua dokumen lelang pengadaan ATK tersebut. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nana Lukmana mengatakan, penyidik masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) tentang kasus ATK Disdukcapil. Ia mengungkapkan, progres penyelidikan tetap berlanjut untuk mempelajari dan mengumpulkan dokumen inti.

“Ada beberapa dokumen yang perlu kita telaah jauh dan dalami untuk melengkapi kasus. Nanti, hasil telaah ini yang membawa ke arah penyidikan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, belanja lelang ATK senilai Rp5,2 miliar dari pagu anggaran Rp6,1 miliar diduga menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini yang membuat Penggiat Anti Korupsi TRUTH menyurati Disdukcapil Kabupaten Tangerang. Isinya, menanyakan uang Rp 5,2 miliar ini untuk dibelanjakan alat tulis kantor dengan jenis apa saja. Lantaran, anggaran sebesar itu sangat tidak masuk akal untuk dibelikan alat tulis kantor.

Terpisah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tangerang Syafrudin selaku penanggung jawab anggaran mengatakan lelang tersebut telah diaudit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana pada penggunaan anggaran 2020, Pemkab Tangerang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam lelang tertulis belanja ATK. Namun, faktanya dibelanjakan untuk membeli barang-barang untuk mencetak KTP-el. Perbedaan judul lelang ini yang menjadi sorotan.

“Penamaan judul di Lpse dengan kata ATK digunakan untuk kita mencairkan uang di kas daerah. Sub judulnya tetap belanja keperluan untuk KTP elektronik baik Ribbon, Cleaning Card hingga Cleaning Kit. Tidak ada aturan yang dilanggar. Itu kan sudah diaudit Inspektorat dan BPK, tanya saja ke mereka. Kalau tidak puas, silakan Truth bawa ke pengadilan,” jawabnya.

Inspektorat Kabupaten Tangerang ternyata belum melakukan aduit terhadap Disdukcapil. Hasil penelusuran Tangerang Ekspres, pada website lpse.tangerangkab.go.id dengan kode lelang 11806333 dinyatakan, tender itu bernama Belanja Alat Tulis Kantor/Belanja Habis Pakai dengan anggaran Rp5,2 miliar pada 2020.

Disdukcapil juga menegaskan, belanja sesungguhnya untuk pembelian Ribbon dan Cleaning untuk KTP-el perlu dilelang, karena anggarannya besar. Berbeda dengan lelang pada halaman lpse Pemkot Tangerang Selatan dengan kode lelang 12738225 judul lelang jelas yakni, Pengadaan Ribbon Kartu Indentitas Anak (KIA). Kejelasan juga ada di halaman lpse Pemkot Tangerang dengan kode tender 19924066 berjudul Pengadaan Ribbon, Film dan Cleaning Kit DAK Non Fisik.

Diketahui, Ribbon adalah tinta khusus untuk mencetak KTP-el yang tidak dijual umum. Ada kode keamanan khusus di dalam material tintannya yang bertujuan agar KTP-el tidak mudah dipalsukan. Sementara, cleaning kit untuk membersihkan printer yang digunakan untuk mencetak KTP-el. Sedangkan Cleaning Card adalah produk sekali pakai yang dirancang untuk memasukan data elektronik ke dalam kartu KTP-el. (sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here