Home TANGERANG HUB Dewan Minta ASN Dites Urine

Dewan Minta ASN Dites Urine

0
SHARE
Anggota DPRD Kota Tangerang, M Dwiki Ramadhani (kanan) didampingi Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota, Iptu Philipus Sudarmanto meminta ASN Kota Tangerang dilakukan tes urine guna menekan penyebaran narkoba dikalangan pegawai abdi negara di Kota Tangerang.

TANGERANG- Anggota DPRD Kota Tangerang, M Dwiki Ramadhani mendorong Kesbangpol dan Dinas Kesehatan menggelar tes urine kepada ASN Pemkot Tangerang. Menurut Dwiki, ASN sebagai promotor harus memberikan contoh kepada masyarakat tentang pencegahan narkoba.

“Jangan sampai pihak promotor pencegahan narkoba, malah sendirinya menggunakan. Itu yang paling penting. Bagaimana kasih tahu ke masyarakat sebagai cerminan mereka sendiri. Kita minta teman-teman Dinkes, Kesbangpol dan BNN harus melakukan tes urine kepada ASN,” kata Dwiki yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tangerang

Dwiki mengatakan, meski beberapa waktu lalu dalam kondisi pandemi, dengan diketatkannya mobilitas warga dan adanya sejumlah kebijakan seperti work from home (WFH). Namun saat ini kondisi saat ini adanya kebijakan kelonggaran dan dapat dinyatakan sudah mulai normal kembali, maka tes urine terhadap pegawai abdi negara di wilayah Kota Tangerang dapat segera dilaksanakan.

“Mudah-mudahan karena ini sudah cukup baik level 2, tes urine bagi ASN Kota Tangerang dapat segera dilaksanakan,” tandasnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang, Satrya Ika Putra menyatakan, sebanyak 3 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tangerang diwajibkan untuk dilakukan tes urine. Kewajiban tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Impres) 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Namun, hingga kini Pemkot Tangerang belum menggelar tes urine untuk ASN tersebut. Pihak BNN pun telah menyampaikan kewajiban untuk tes urine bagi ASN tersebut. Satrya mengatakan, pihaknya telah menerima hibah alat tes urine dari Pemkot Tangerang sebanyak 500 alat tes. Alat tersebut tidak hanya untuk ASN namun untuk masyarakat umum. “Tapi itu kita sudah konsultasi ke Kesbangpol tidak hanya untuk PNS tapi juga untuk umum,” ujar Satrya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya BNN berencana akan menggandeng Kecamatan Karawaci untuk dilakukan tes urine. Namun rencana tersebut belum bisa dilakukan karena belum mendapatkan izin dari Pemkot Tangerang.

“Kita belum dapat izinnya, organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang untuk memenuhi 3 persen,” ungkapnya.

Satrya menyebutkan, 500 alat tes urine tersebut didapat dari hibah Pemkot Tangerang yang masa kedaluwarsanya habis sampai akhir tahun 2021. Bahkan sebagian sudah ada yang kedaluwarsa.

“Saya sudah sampaikan alat itu akhir tahun ini kedaluwarsa. Malah sudah ada yang kedaluwarsa,” katanya.

Satrya mengungkapkan, peredaran narkoba di Kota Tangerang masih tinggi. Saat ini, tercatat ada 753 pengguna atau pecandu narkoba aktif di Kota Tangerang. Karena itu, diperlukan upaya terpadu bagi seluruh elemen instansi maupun masyarakat.

Jumlah itu, lanjut Satrya, merupakan hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga. Namun, dia meyakini, jumlah pengguna aktif di Kota Tangerang jauh lebih banyak.

’’Tapi, bagi saya, itu seperti gunung es. Di atasnya tampak segitu, tapi di bawahnya masih lebih banyak lagi. Makanya, tidak bisa disebut secara riil berapa,’’ ujarnya.

Ia menyebut, wilayah dengan tingkat pengguna narkoba tertinggi adalah Kecamatan Karawaci, Kecamatan Pinang, Kelurahan Sangiang Jaya, dan Kecamatan Ciledug. Pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pembinaan melalui program Tangerang Bersinar. Selain itu, BNN Kota Tangerang memiliki program rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Pecandu dapat mendatangi kantor BNN Kota Tangerang. ’’Layanan rehabilitasi ini rawat jalan. Kami ada dokter. Yang gejala ringan bisa ditangani. Namun, untuk yang berat, kami kirim ke Lido di Bogor,’’ jelasnya.

Kabid Kesatuan Bangsa Kesbangpol Kota Tangerang, Amir Hamzah berdalih untuk melaksanakan tes urine pegawai ASN yang diwajibkan berdasarkan Instruksi Presiden (Impres) 02 Tahun 2020 sebanyak tiga persen. Kata Amir, pihaknya masih menunggu izin dari pimpinan yaitu Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.

“Kewajiban 3 persen itu izin dari pimpinan tertinggi di Kota Tangerang. Itu belum diadakan,” tandasnya.

Tahun ini, kata Amir, Kesbangpol menganggarkan khusus tes urin. Namun saat ini Kondisinya masih dalam Pandemi yang akhirnya terkena recofusing anggaran. Namun pelaksanaan tes urine untuk masyarakat dan beberapa perusahaan dilakukan BNN.

“Pelaksanaannya langsung di BNN. Tes urine dilaksanakan ke masyarakat dan beberapa perusahaan,” katanya. (raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here