Home HUKUM NA Dikorbankan Dalam Perkara Korupsi Jasa Kebersihan RSUP Dr Sitanala

NA Dikorbankan Dalam Perkara Korupsi Jasa Kebersihan RSUP Dr Sitanala

0
SHARE
RSUP Dr Sitanala di jalan Dr Sitanala, Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.

Tangerang – Perkara tindak pidana korupsi jasa kebersihan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sitanala Kota Tangerang tahun anggaran 2018 akan memasuki tahap pembacaan tuntutan dengan terdakwa NA sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pengadilan Negeri Tipikor Serang.

Saat ini NA sedang menjalani proses penahanan di Rutan Klas II Pandeglang mulai dari tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan surat perintah penahanan tertanggal 3 Mei 2021 dan sampai saat ini masih tetap menjalani proses penahanan dengan surat penetapan Pengadilan Tinggi Banten.

“Klien kami NA sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, juga berbaik sangka kepada semua pihak atas apa yang sedang dialaminya, meskipun sesungguhnya klien tidak merasa bersalah dan tidak terlibat dalam permasalahan hukum yang sedang didakwakan kepada dirinya,” ujar Heru Nugroho, Penasihat Hukum NA dalam siaran persnya, (25/9).

NA hanyalah korban dari beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, yang atas tindakan dan ulah oknum tersebut mengakibatkan kerugian negara serta merugikan nama baik NA bersama keluarganya. “Termasuk meruntuhkan karir yang sudah secara susah payah dibangun sejak awal dengan segala kemampuan, kapabilitas dan profesionalitasnya sebagai abdi negara yang tidak pernah neko-neko, hidup sederhana dengan selalu mensyukuri semua proses hidupnya,” katanya.

Presumption of Innocence (asas Praduga tak bersalah-red) harus dihormati dalam setiap proses hukum, dimana seseorang wajib dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakannya. Sikap kooperatif NA adalah bentuk hormatnya kepada aparat penegak hukum yang hendak membuktikan atas apa yang disangkakan dan didakwakan. “Kami sebagai kuasa hukum bersama dengan klien telah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk berkas-berkas, saksi-saksi untuk memperkuat pembelaan kami terhadap klien yang sesungguhnya tidak bersalah,” ujarnya.

Fakta Persidangan “Tidak Bersalah”

Sesuai fakta persidangan dan fakta hukum yang ada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa NA sama sekali tidak bersalah, apalagi terlibat dalam kasus korupsi sebagaimana dakwaan JPU baik primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan JPU dikatakan, NA anggota ULP bersama YY penyedia jasa secara bersama-sama telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara pada satuan kerja RSUP Dr Sitanala sebesar 650juta rupiah.

Tersangka korupsi NA  (tengah) diapit Kasubsi penuntutan pidana khusus Reza Vahlevy (kiri) dan Kasi Intel R Bayu Probo Sutopo (kanan).

Faktanya dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh JPU, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa NA melakukan rekayasa, manipulasi ataupun pelanggaran aturan dengan tujuan korupsi bersama-sama penyedia. Bahkan terdakwa YY sebagai Dirut PT. Pamulindo Buana Abadi (penyedia jasa-red) menyatakan dengan tegas tidak mengenal dan tidak pernah bertemu maupun berhubungan dengan NA.

Saksi yang dihadirkan JPU yaitu Direktur Utama RSUP Dr Sitanala selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ketua ULP, pengguna jasa bidang kesling, ketua dan anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), bagian keuangan RSUP, komisaris dan direktur PT PBA termasuk terdakwa YY, akuntan publik, dan 8 orang pekerja kebersihan.

Tidak ada peraturan pengadaan yang dilanggar oleh NA. Sebagai anggota pokja ULP, NA menjalankan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya saja, menjalankan perintah ketua ULP yang menerima surat berupa data paket pekerjaan cleaning service (jasa kebersihan-red) tahun anggaran 2018, termasuk diantaranya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari PPK.”Tugas NA hanya mengupload dokumen dan syarat pekerjaan sesuai yang telah disetujui dan dibahas bersama oleh ketua ULP Sri Rahayu Mitraningsih,” jelas Heru.

Penetapan sistem pengadaan telah sesuai dan ditetapkan oleh KPA, PPK, ULP, dan pengguna. Penayangan pengumuman lelang beserta persyaratannya pada tanggal 19 Desember 2017 berakhir gagal lelang, kemudian ditetapkan harus ada penunjukan langsung. Proses lelang cepat pada akhir Januari 2018 ditetapkan oleh KPA dan PPK atas persetujuan Irjen Kemenkes RI, bukan oleh NA seorang diri. Hal ini berdasarkan fakta persidangan dengan saksi KPA RSUP Dr Sitanala Ali Muhtar dan PPK Satriyo Nugroho.

Tugas NA sebagai anggota pokja ULP hanya sebatas pada menerima berkas pengadaan yang diserahkan PPK kepada ULP dan oleh ketua ULP diteruskan kepada NA, wewenang NA berhenti setelah pengumuman pemenang lelang dan penetapan pemenang lelang saja. Selanjutnya, penandatanganan dan pelaksanaan kontrak menjadi wewenang PPK. “Pengawasan pelaksanaan kontrak juga ada pada PPK, dan penilaian hasil pekerjaan ada pada PPHP bukan pada NA,” tuturnya.

Jika memang ada dugaan penyimpangan atau pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak, maka PPK lah yang harus bergerak, mengawasi, meminta pertanggungjawaban, bahkan PPK berwenang menghentikan atau memutus kontrak, sekaligus memasukkan penyedia kedalam daftar hitam penyedia. Hal ini berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Mudjisantoso.

Dalam persidangan ahli auditor yang juga akuntan publik Lukmanul Hakim Rusdi dari KAP Slamet Riyanto, mengakui bahwa ahli tidak pernah melakukan audit atau pemeriksaan kepada NA. Ahli selama menjalankan tugas dari Kejaksaan hanya mengaudit Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Sesuai fakta persidangan para penerima suap dari penyedia jasa diterima sejumlah pejabat di RSUP Dr Sitanala sama sekali tidak dijerat dengan menjadi tersangka atau terdakwa, semuanya hanya menjadi saksi. Sementara NA yang murni bekerja sesuai dengan kewenangannya, dan sama sekali tidak terbukti menerima uang malah dijerat dan wajib menjalani proses persidangan dengan tahanan badan di Rutan Pandeglang.

Sejak awal proses hukum ini, NA sudah mengalami perundungan dengan diberitakan secara besar-besaran di media massa dengan foto diri menggunakan rompi tahanan, tangan diborgol di kejaksaan maupun di rutan. “Sangat memprihatinkan, hingga asas praduga tak bersalah pun tak berlaku”, ungkapnya.

Untuk itu, dengan memperhatikan semua poin diatas, maka kami berkoordinasi dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial guna ikut mengawasi jalannya penghujung persidangan ini. “Dengan besar harapan kami hukum bisa ditegakkan, keadilan bisa diterapkan, nama baik NA bisa dipulihkan”, pungkas Heru. (rls/naf).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here