SHARE
DISEGEL: Kaur Keuangan Desa Kendayakan Predi didampingi staf desa menunjukkan gedung PAUD Tunas Harapan yang disegel di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Ahad (26/9). FOTO: Agung Gumelar/Banten Ekspres

SERANG-Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Harapan di samping Kantor Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang disegel warga. Warga itu mengaku tanah tersebut miliknya dan tidak pernah dijual. Akibatnya, siswa PAUD tidak bisa belajar di PAUD tersebut kurang lebih dua pekan.

Atas kejadian tersebut, pihak PAUD Tunas Harapan langsung melayangkan surat yang ditujukan kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sebagai bunda PAUD Kabupaten Serang. Dalam surat itu, dituliskan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) PAUD tersebut tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya karena gedung PAUD idsegel oleh warga dan KBM dilarang dilanjutkan.

Kemudian, dalam surat itu juga pihak PAUD Tunas Harapan memohon kepada Bupati Tatu sebagai bunda PAUD Kabupaten Serang dapat membantu menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga, siswa PAUD khususnya dan masyarakat pada umunya tidak dirugikan oleh tindakan yang sewenang-wenang ini.

Menanggapi hal itu, Kaur Keuangan Desa Kendayakan Predi menjelaskan tanah tersebut merupakan milik almarhum Nyai Munah dan dijual ke Kades Kendayakan pertama dengan bayaran kerbau. Namun, yang menggugat ini merupakan cucunya almarhum dan dia mengaku tidak merasa menjual tanah ini.

“PAUD ini kan letaknya bersebelahan sama kantor desa, sebenarnya kan tanah ini sudah dijual dan sudah ada bukti-bukti penjualannya. Tapi cucunya ini malah menggugat, ketika kita tanya surat-suratnya dia malah semakin marah, kan aneh,” katanya kepada Tangerang Ekspres di ruang kerjanya, Ahad (26/9).

Predi mengaku penggugatan ini bukan yang pertama kalinya dilakukan. Warga tersebut juga pernah menggugat kantor desa dengan alasan tanah ini masih mengatasnamakan miliknya.

“Jadi mereka itu tiba-tiba datang, terus nyegel, ketika kita suruh ajukan ke pengadilan dia tidak mau, tapi terus setiap tahunnya gugat terus,” ujarnya.

Ia juga mengatakan pada penyegelan gedung PAUD Tunas Harapan ini, warga tersebut meminta bayaran uang sewa gedung apabila ingin digunakan kembali untuk kegiatan KBM.

“Tidak hanya PAUD saja, dulu juga kantor desa disuruh sewa, kepala desanya disuruh ngontrak,” ucapnya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak pemerintah desa mengaku akan melakukan mediasi terlebih dahulu kepada oknum warga yang menggugat sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan, untuk surat edaran yang ditujukan ke Bupati Serang itu permintaan langsung dari pihak PAUD-nya.

“Dari kami akan melakukan mediasi terlebih dahulu, kita upayakan agar masalah ini cepat selesai dan tidak sampai diperpanjang,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Kragilan Epon Anih Ratnasih mengatakan pihaknya akan mengupayakan menyelesaikan persoalan tersebut walaupun PAUD dikelola oleh perorangan, bukan pemerintah. Diketahui, penyegelan tersebut sudah dilakukan sejak 7 September 2021.

Ia menjelaskan saat ini para siswa diarahkan untuk tetap melakukan KBM di rumah salah satu guru PAUD.

“Mereka kita arahkan sementara ini belajarnya di rumah salah satu guru PAUD, agar para siswa tetap bisa belajar, selagi permasalahan ini ditangani,” katanya. (mg-7/tnt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here