SHARE
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta agar PTM untuk PAUD, TK dan SD tidak digelar sebelum semua siswa divaksin.

JAKARTA-Kebijakan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) tetap akan dilanjutkan. Baik itu di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun Kementerian Agama. Namun, pihak terkait harus menjamin bahwa anak tetap sehat.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan evaluasi terkait PTM terbatas. Berdasar data, laporan kasus Covid-19 pada anak yang dirawat oleh dokter anak yang tergabung dalam IDAI selama Maret-Desember 2020 ada 37.706 kasus. Menurut Ketua Umum IDAI Prof dr Aman B. Pulungan, Sp.A(K), itu merupakan gambaran data kasus Covid-19 anak di Indonesia pada gelombang pertama.

”Angka kematian yang cukup tinggi adalah hal yang harus dicegah dengan deteksi dini dan tata laksana yang cepat dan tepat,” katanya kemarin (26/9).

Angka kematian tertinggi pada anak usia 10-18 tahun sebanyak 26 persen. Lalu, usia 1-5 tahun 23 persen, 29 hari sampai kurang dari 12 bulan 23 persen, 0-28 hari 15 persen, dan kurang dari 10 tahun 13 persen.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa penyebab kematian anak akibat Covid-19 terbanyak dikarenakan faktor gagal napas, sepsis, serta penyakit bawaan. Sementara itu, komorbid terbanyak pada anak dengan Covid-19 yang meninggal adalah malnutrisi.

Dia menyatakan bahwa IDAI mendukung PTM terbatas di masa Covid-19. Namun, harus menjamin kesehatan anak.

IDAI memberikan rekomendasi tata cara PTM. Uji coba PTM terbatas harus diikuti oleh anak yang divaksin dan pada daerah dengan positivity rate 8 persen.

Selanjutnya, guru dan keluarga diminta untuk memperkuat protokol kesehatan. “Harus mempertimbangkan transportasi pulang dan pergi,” ucapnya.

Aman menyatakan, beberapa minggu terakhir poliklinik dipenuhi anak sekolah yang terpapar Covid-19. Untuk itu, laporan tersebut diharapkan bisa ditindaklanjuti.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi keterbukaan Kemendikbudristek soal data penularan Covid-19 pada siswa dan guru. Meski, kemudian dikonfirmasi ulang bahwa data 1.299 sekolah tersebut tidak semua merupakan klaster sekolah. Data merupakan akumulasi laporan satuan pendidikan yang warga sekolahnya pernah tertular Covid-19 sejak Juli 2020.

Kendati begitu, tetap perlu digarisbawahi bahwa banyak siswa dan guru yang terpapar Covid-19. Risiko penularan di sekolah saat PTM tetap tinggi.

Sementara itu, Sekjen FSGI Heru Purnomo menyesalkan adanya peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan yang terkonfirmasi Covid-19, mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/SMK yang mencapai 19.153 orang.

Menurutnya, itu angka yang besar. “PTM baru digelar oleh 42 persen satuan pendidikan saja sudah tinggi kasus, apalagi jika PTM digelar serentak nanti,” ungkapnya.

Terlebih, kasus paling banyak terjadi di jenjang paling bawah. Yakni, SD sebesar 2,78 persen atau 581 sekolah dan PAUD sebanyak 252 sekolah.

Kerena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk tidak menggelar PTM terlebih dulu untuk jenjang PAUD, TK, serta SD kelas bawah (kelas 1-3). Mengingat, mereka belum divaksin dan perilakunya sulit dikontrol. “Karenanya rentan penularan,” tuturnya.

Heru mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah yang membuka sekolah PAUD dan SD. Namun, di sisi lain, di perguruan tinggi belum diberlakukan. Padahal, mahasiswa umumnya sudah divaksin dan perilakunya lebih terkontrol.

Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah dan Kemendikbudristek segera mengevaluasi 118 ribu sekolah di wilayah PPKM level 1-3 yang telah menggelar PTM terbatas. Hasilnya bisa menjadi contoh baik maupun catatan khusus jika ada contoh buruk yang berdampak pada klaster sekolah.

Gugus tugas Covid-19 daerah dan dinas terkait juga diminta agar mengontrol penerapan 3M di satuan pendidikan yang gelar PTM.
Sebab, banyak laporan dari sejumlah Serikat Guru Indonesia (SEGI/SGI) daerah soal adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan di sekolah saat PTM terbatas. Mulai masker yang diletakan di dagu, masker digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.

Pengawasan itu, lanjut dia, diharapkan bisa selaras dengan penguatan testing, tracing, dan treatment (3T) di daerah. Tujuannya, positivity rate bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di wilayah tersebut. “Sebab, kalau merujuk pada ketentuan WHO, positivity rate di bawah 5 persen yang aman untuk PTM,” paparnya. FSGI juga berharap pemerintah bisa segera mendistribusikan vaksin untuk anak-anak.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meninjau sejumlah madrasah yang kembali menggelar PTM. Kepada para siswa dia meminta untuk disiplin menjaga protokol kesehatan. Salah satu yang dia kunjungi adalah MAN 1 Tasikmalaya. “Sekarang PTM sudah boleh dijalankan dengan sejumlah pembatasan-pembatasan,” kata Zainut kemarin.

Kesempatan belajar secara tatap muka harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semuanya harus kompak menjaga protokol kesehatan. Mulai siswa, guru, dan warga sekolah atau madrasah lainnya.

Kemenag sudah mengeluarkan prosedur PTM terbatas di tengah pandemi Covid-19. Di antaranya, kegiatan belajar mengacu pada kurikulum darurat yang sudah diterbitkan Kemenag. Kemudian, satuan pendidikan wajib mengisi kuesioner atau laporan kesiapan dalam aplikasi Siap Belajar.

Kesiapan PTM terbatas di madrasah paling besar ada di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 42,97 persen. Disusul Provinsi Aceh (36,93 persen) dan Provinsi Lampung (34,40 persen). Secara nasional, dari total 83 ribuan madrasah, sebanyak 2.369 unit madrasah siap melaksanakan PTM terbatas. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here