Home HUKUM Terdakwa NA Tidak Pantas Dituntut Pasal Tipikor

Terdakwa NA Tidak Pantas Dituntut Pasal Tipikor

0
SHARE
Tim penasihat hukum mendampingi terdakwa NA dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, (5/10).

SERANG – Penasihat hukum Heru Nugroho menyebutkan kliennya terdakwa NA sebagai anggota unit layanan pengadaan (ULP) di RSUP Dr Sitanala tidak pantas dituntut pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana jaksa penuntut umum (JPU) maksudkan didalam tuntutannya pada sidang di Pengadilan Tipikor Serang, (5/10).

“Kami menyesalkan dan prihatin atas sikap yang diambil JPU dengan tetap memaksakan tuntutan yang bertentangan dengan fakta persidangan. NA sama sekali tidak pantas untuk dituntut dengan pasal tindak pidana korupsi,” katanya kepada wartawan usai sidang.

Heru mengatakan, jika NA dinyatakan oleh JPU terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan wewenang selaku anggota ULP dengan tidak melakukan penilaian kualifikasi melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi serta tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari YY selaku Direktur PT. Pamulindo Buana Abadi (PBA) pada kegiatan pengadaan jasa kebersihan RSUP Dr Sitanala Kota Tangerang tahun 2018 sehingga menguntungkan bagi YY (penyedia jasa-red) dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.655 juta.

“Terang dan jelas sesuai fakta persidangan yang diterangkan oleh ahli pengadaan barang dan jasa sekaligus pensiunan pejabat LKPP Mudjisantoso bahwa sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres 4 tahun 2012, dan Perka LKPP nomor 1 tahun 2015 diterangkan didalam proses e-tendering dengan metode e-lelang cepat atau e-seleksi cepat tidak memerlukan penilaian kualifikasi administrasi dan teknis, serta tidak memerlukan sanggah banding”, jelasnya.

Selanjutnya sesuai fakta persidangan yang diterangkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) dr Ali Muchtar, pejabat pembuat komitmen (PPK) drg R Satriyo Nugroho dan Ketua ULP Sri Rahayu Mitraningsih, bahwa proses lelang sudah sesuai dengan petunjuk dari Irjen Kementerian Kesehatan dengan metode lelang cepat karena terbatasnya waktu sekira tiga sampai empat hari sudah harus ada penetapan pemenang dan sesuai regulasi tidak diperlukan verifikasi.

Jika NA dinyatakan bersama-sama dengan YY telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp655 juta dalam laporan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, dalam fakta persidangan YY menyatakan dengan tegas dan jelas tidak mengenal sama sekali terdakwa NA dan tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi sama sekali. “Keterangan YY juga dibenarkan oleh Komisaris PT PBA Haga Pratama dan saksi-saksi fakta lainnya,” tutur Heru.

Kemudian, jika NA dituntut berupa pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp50 juta subsidair selama tiga bulan kurungan. Menurutnya, hal itu sungguh memprihatinkan karena unsur-unsur sebagaimana JPU sampaikan sama sekali tidak terbukti secara hukum, maupun fakta persidangan.

“Dengan jelas tidak ada satupun saksi dan bukti yang menerangkan, terdakwa NA menerima satu rupiah pun uang dari penyedia maupun orang lain, jangankan menerima uang kenal saja tidak,” katanya.

Heru menegaskan, kepada seluruh pihak untuk tetap menghormati hak-hak klien sesuai dengan asas praduga tak bersalah, dimana seseorang wajib dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakannya.

Petinggi RSUP Sitanala Disebut Terlibat

Nama mantan Direktur Utama (Dirut) RSUP Sitanala dr Ali Muchtar disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan jasa kebersihan. Hal itu terungkap saat surat tuntutan untuk terdakwa NA.

Berdasarkan uraian JPU Kejari Kota Tangerang Reza Vahlefi, terdakwa NA tidak melakukan tindak pidana korursi sendiri. Ali Muchtar sebagai sebagai KPA pengadaan senilai Rp3,8 miliar itu juga terlibat. Ali Muchtar dan drg R Satriyo Nugroho selaku PPK bersama anggota ULP bekerjasama agar PT PBA menjadi pemenang lelang.

Dugaan keterlibatan dua petinggi RSUP Sitanala itu didasarkan atas keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk selama di persidangan. “Sebelumnya telah direncanakan secara matang sedemikian rupa oleh ULP bersama-sama saksi dr Ali Muchtar selaku kuasa pengguna anggaran, saksi drg R Satriyo Nugroho selaku PPK sehingga YY (terdakwa-red) selaku Direktur PT PBA ditetapkan sebagai pemenang lelang,” ungkap Reza di Pengadilan Tipikor Serang, (5/10).

Nama Ketua ULP Sri Rahayu Mitraningsih juga patut dimintai pertanggungjawaban. Soalnya, Sri diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan penilaian kualifikasi baik melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi. “Serta tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari YY,” kata Reza.

Oleh karena itu, Reza mengaku penuntut umum telah meminta penyidik Kejari Kota Tangerang mengembangkan perkara tersebut. Sehingga, Kepala Kejari Kota Tangerang telah menerbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 23 September 2021. “Yang pada pokoknya memerintahkan penyidik Pidsus pada Kejari Kota Tangerang untuk melakukan penyidikan atas dugaan keterlibatan pihak lain,” pungkasnya. (mg-7/rbn/naf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here