SHARE
Kantor pinjol di Ruko Crown Blok C1-7 Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang digerebek polisi, Kamis (14/10).

JAKARTA–Akhir pekan kemarin, Polda Metro Jaya menggerebek kantor pengelola pinjaman online (pinjol) di kawasan Ruko Crown Blok C1-7 Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Sebanyak 32 orang karyawan berikut komputer diamankan polisi.
Kantor pinjol tersebut sudah beroperasi sejak 2018. Di kantor pinjol yang menempati 7 ruko ini terdapat 13 aplikasi pinjol.

Polri berupaya menghentikan pinjol ilegal yang menjamur. Namun, tidak mudah. Pinjol ilegal memiliki karakter yang cukup menghambat penanganan kasus. Dari mudahnya berganti nama hingga pinjol ilegal bisa dikendalikan dari jarak jauh.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Helmy Santika menjelaskan, sejak 2020 hingga 2021 terdapat 371 laporan pinjol ilegal, 91 kasus diantaranya telah diungkap. Lalu, terdapat 8 kasus sudah masuk ke meja hijau. “Sisanya, masih dalam pengembangan penyelidikan,” tuturnya.

Dalam kejahatan finansial yang berbasis teknologi terdapat karakteristik tertentu. Seperti, pelaku dapat berpindah-pindah lokasi. Pinjol ilegal mudah berganti nama, dan pemiliknya bisa mengkontrol dari jarak jauh. “Maka harus ditangani dengan benar dan tepat,” urainya.

Penanganan kasus pinjol juga harus dilakukan secara utuh. Dari aplikasi dan SMS blasting, transaksi hingga penagihannya. Kepolisian tidak bisa semata-mata melihat kasus sebagai pinjam meminjam. “Tidak bisa dilihat parsial dan penanganannya harus bersama-sama,” tuturnya.

Bahkan, Bareskrim juga mendalami 3 ribu lebih pinjol ilegal yang sudah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi. Penyidik menyelidiki satu per satu pinjol yang telah diblokir itu. “Kita explore satu per satu. Karena itu perlu waktu,” urainya. Kondisi itu yang membuat seakan-akan penanganan tersebut lambat.

Namun, semua itu merupakan tantangan bagi kepolisian. “Karena itu dibentuk dua tim untuk mendalami soal pinjol di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus),” paparnya.

Sementara Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadan menjelaskan, untuk mencegah menjadi korban pinjol ilegal ada sejumlah cara yang bisa dilakukan. Pertama, dipastikan untuk mengetahui pinjol itu terdaftar atau tidak di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Cek di situs OJK, kalau tidak terdaftar jangan meminjam atau abaikan,” tuturnya. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan tawaran bunga rendah. Serta, jangan izinkan atau klik tombol permintaan akses data peminjam. Dia mengatakan, pinjol tidak boleh mengakses nomor kontak peminjamnya. “Inilah yang digunakan untuk menagih dengan cara menghina, menista dan memfitnah, agar mau membayar,” ujarnya.

OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menindak tegas pinjol ilegal. Sejak 2018, terdapat 3.516 aplikasi atau situs pinjol ilegal yang diblokir. Per 6 Oktober, perusahaan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin OJK berjumlah 106 entitas.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan, akan memberangus pinjol yang meresahkan dengan kolaborasi bersama Polri dan Kemkominfo. Mengingat, tidak sedikit masyarakat yang terjebak pinjol berbunga tinggi disertai cara penagihan tidak beretika. Di sisi lain, bagi masyarakat juga harus cermat.

“Jangan mudah terhasut tawaran pinjaman. Cek dulu ke website OJK. Jika di luar yang terdaftar dan berizin, jangan klik ok,” tegasnya.

Wimboh menuturkan, OJK telah melakukan moratorium pendaftaran perusahaan fintech baru sejak Februari 2020. Selama itu pula, regulator terus melakukan peninjauan. Mencermati platform-platform yang belum memenuhi regulasi, maupun tidak memiliki kapasitas SDM (sumber daya manusia), dan operasional yang memadai untuk menjalankan bisnisnya. Memastikan status izin dan menelaah kembali perkembangan bisnis fintech.

“Artinya, fintech alias pinjol yang terdaftar dan berizin pun masih bisa kita cabut. Yang ada saat ini malah jumlah fintech yang terdaftar dan berizin OJK semakin menurun,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua SWI Tongam Lumban Tobing, pihaknya telah menerima 19.711 laporan aduan masyarakat terkait pinjol sejak 2019. Dari jumlah laporan tersebut, 10.441 aduan adalah pelanggaran ringan dan sedang. Sedangkan, 9.270 laporan merupakan pelanggaran berat.

“Pelanggaran berat yang diadukan meliputi, pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror, intimidasi, berkata kasar, bahkan pelecehan seksual,” bebernya.

Meski demikian, Tongam mengatakan, kebutuhan masyarakat untuk mendapat pembiayaan cepat dimanfaatkan oleh oknum pinjol ilegal. Mudahnya mengunggah aplikasi, situs, dan website yang lokasi servernya banyak ditempatkan di luar negeri menyulitkan pemberantasan.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan digital, terbatasnya pemahaman terhadap pinjol, dan tidak melakukan pengecekan legalitas membuat masyarakat terjebak yang berakhir sebagai korban.

“Juga, adanya kebutuhan mendesak lantaran kesulitan keuangan masyarakat tidak mengecek dan buru-buru mengajukan pinjaman online,” imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebutkan ada tiga aspek masalah yang menjadi penyebab maraknya kasus pinjol ilegal. Pertama adalah aspek adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap pinjaman.

Kebutuhan di sini beragam. Antara yang memang benar-benar kepepet karena terdampak pandemi dan ada pula yang butuh karena sifat konsumtif. Mereka yang ditolak pengajuannya oleh pinjol legal atau bank resmi yang memiliki persyaratan ketat tergiur oleh pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman.

“Karenanya, masyarakat harus mengerem diri untuk mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Ini literasi keuangan,” jelas Sukamta dalam keterangan tertulis kemarin. Edukasi kepada masyarakat selama ini sudah berjalan, di antaranya lewat program Kemkominfo, tetapi perlu semakin digalakkan.

Kedua, aspek kemajuan teknologi finansial (fintech) yang memungkinkan transaksi keuangan secara elektronik. Calon nasabah mengajukan pinjaman secara online dengan syarat-syarat administrasi, di antaranya melalui akses verifikasi data di Dukcapil dan verifikasi menggunakan CAMILAN (camera, microphone, location).

Ketiga, aspek regulasi. OJK membolehkan akses IMEI karena mempertimbangkan risiko jika akses data oleh pinjol hanya dilakukan melalui CAMILAN. Dengan akses IMEI, potensi utang ganda seperti ini bisa dihindari. Masalahnya, akses IMEI ini bisa melihat semua isi dari ponsel. Hal inilah yang digunakan pinjol untuk mengancam nasabah yang telat atau gagal bayar cicilan.

Dari tiga aspek tersebut, Sukamta menekankan soal regulasi dan kebijakan yang merupakan persoalan hulu. Sejauh ini, kasus kejahatan terkait pinjol ilegal ini bisa dihukum menggunakan UU ITE. Namun, perlu disempurnakan dalam aspek pelindungan data pribadi. Wakil Ketua Fraksi PKS ini pun terus mendorong RUU Pelindungan Data Pribadi agar segera diselesaikan dan disahkan.

Dia juga mendorong kebijakan OJK yang memberi akses IMEI kepada pinjol dihapus saja. Verifikasi data yang terintegrasi dengan data Dukcapil ditambah Sistem Layanan Informasi Keuangan milik OJK harusnya sudah cukup. “Jika persoalan hulu ini selesai, semoga persoalan di hilir akan lebih mudah diatasi,” tegas Sukamta.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin ikut menyoroti kasus pinjol. Dia mendorong pemerintah agar menyiapkan sistem keuangan mikro yang khusus menata dan mengatur lalu lintas transaksi keuangan pinjol yang kini mencapai Rp 260 triliun.

Puluhan juta orang terlibat dalam pinjol. Menurut dia, hal itu merupakan market share yang sangat fenomenal untuk lembaga keuangan mikro virtual seperti pinjol. “Distrupsi kapital itu harus dimaknai sebagai mekanisme keuangan kontemporer yang harus ditata dan dikontrol oleh negara secara detail,” ungkap Sultan.

Menurutnya, di tengah situasi ekonomi nasional yang masih tertatih akibat pandemi Covid-19, pinjol menjadi tempat pelarian masyarakat yang sedang terdesak oleh kebutuhan hidupnya. Bisa jadi, kata dia, tanpa disadari pinjol telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama ini.

Namun, sayangnya potensi pasar keuangan mikro yang besar itu ternyata banyak dikotori oleh motif lembaga pinjol yang serakah dan seringkali mendestruksi psikologi sosial masyarakat, dengan interest yang tinggi dan pola teror penagihan utang. “Bahkan bisa menyebabkan peminjam bunuh diri,” ucap Sultan.

Tentu itu sangat tragis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi lemerintah melalui BI, OJK dan kementerian terkait untuk segera mengakomodir kepentingan lembaga-lembaga keuangan mikro virtual dengan payung hukum dan seperangkat sistem keuangan yang lebih ramah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sulit rasanya menertibkan aktivitas ekonomi virtual yang sudah kadung menjamur di tengah masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum dalam jangka panjang, karena semuanya dilangsungkan atas sukarela masyarakat.

Sultan mengatakan, sebagian besar masyarakat memanfaatkan utang pinjol digunakan untuk konsumsi. “Itu menjadi oto-kritik bagi kita sebagai bangsa, bahwa lemahnya literasi masyarakat dan rendahnya inklusi keuangan lembaga keuangan signifikan mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat,” tutupnya. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here