SHARE
Camat Mauk Arif Rahman Hakim (kanan) mendampingi Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar (kiri) saat acara panen udang vaname, di Kawasan Taman Mangrove Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10). FOTO: Dok. Kecamatan Mauk

MAUK — Pengangkatan dan pemberhentian pegawai desa diatur Permendagri nomor 67 tahun 2017, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Demikian hal tersebut disampaikan Arif Rahman Hakim, Camat Mauk, Senin (18/10).

“Dengan adanya peraturan itu, kepala desa (kades) tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan yang ada,” kata Arif, saat dikonfirmasi Tangerang Ekspres, di ruangan kerjanya.

Arif menyampaikan, berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017, bahwa perangkat desa diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berhalangan tetap. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan, melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Arif menjelaskan, berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa, bahwa diantaranya perangkat desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, dilanjutkan Arif, kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban. Bagi kepala desa yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

“Bahkan dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian,” pungkasnya. (zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here