Home TANGERANG HUB Sejak Dilantik, Perangkat Desa lama Sulit Hubungi

Sejak Dilantik, Perangkat Desa lama Sulit Hubungi

548
0
SHARE

MAUK — Pelantikan 77 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang oleh Bupati Tangerang A Zaki Iskandar sukses digelar. Akan tetapi, persoalan lain datang. Kepala Desa (Kades) Ketapang yang baru A Khatibul Umam mengaku sulit berkomunikasi dengan perangkat desanya. Hal itu diungkapnya kepada Tangerang Ekspres, Rabu (20/10).

“Sejak dilantik, saya menyiapkan absensi untuk mencatat daftar hadir perangkat desa. Namun, belum ada perangkat desa yang lama, datang ngantor,” ucapnya, saat dikonfirmasi Tangerang Ekspres, Rabu (20/10).

Umam mengaku, dirinya membuka lebar pintu kantornya untuk perangkat desa yang lama, datang ke Kantor Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sebab, menurutnya, sekarang dirinya sulit menghubungi sejumlah perangkat desa.

Saat disinggung Tangerang Ekspres tentang beredarnya nama-nama baru dalam struktur organisasi Pemerintah Desa Ketapang periode 2021-2027, Umam mengatakan, mewajarkan apabila seorang kepala desa terpilih menginginkan orang-orang yang mendukungnya menjabat sebagai perangkat desa.

Di sisi lain, Umam mengaku, mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2017, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Maka dirinya berupaya melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Pengangkatan dan pemberhentian pegawai desa diatur Permendagri nomor 67 tahun 2017, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Demikian hal tersebut disampaikan Arif Rahman Hakim, Camat Mauk, Senin (18/10).

“Dengan adanya peraturan itu, kepala desa (kades) tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan yang ada,” kata Arif, saat dikonfirmasi Tangerang Ekspres, di ruangan kerjanya.

Arif menyampaikan, berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017, bahwa perangkat desa diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berhalangan tetap. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan, melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Arif menjelaskan, berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa, bahwa diantaranya perangkat desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, dilanjutkan Arif, kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban. Bagi kepala desa yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

“Bahkan dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian,” pungkasnya. (zky/din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here