SHARE
Dari Kiri : Kabid Propam Polda Banten Nursyah Putra, Kabidhumas AKBP Shinto Silitonga, Faris dan Kapolresta Tangerang Kombespol Sri Wahyu Bintoro usai konferensi pers terkait putusan sidang terhadap Brigadir NP.

SERANG-Bidpropam Polda Banten bergerak cepat menyelesaikan pemberkasan Brigadir NP dengan persangkaan pasal berlapis. Oknum anggota Polresta Tangerang pembanting mahasiswa itu, diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasca pemeriksaan Faris sebagai korban pada Selasa (19/10) lalu, Bidpropam Polda Banten telah menyempurnakan berkas perkara untuk segera menyidangkan Brigadir NP.

Kamis (21/10), Polda Banten dan Polresta Tangerang telah menggelar sidang terhadap Brigadir NP yang langsung disupervisi oleh Divisi Propam Mabes Polri.

Sidang dipimpin langsung oleh Kapolresta Tangerang, Kombespol Wahyu Sri Bintoro selaku Atasan Hukum (Ankum) yang berwenang penuh, karena putusan yang diberikan adalah sanksi yang terberat.

Sidang dihadiri oleh Faris dan tiga temannya. Mereka mengikuti bagaimana sidang berlangsung dari awal sampai dengan putusan dibacakan.

Dalam persidangan, disampaikan hal-hal yang memberatkan oleh penuntut yaitu bahwa perbuatan Brigadir NP eksesif, diluar prosedur, menimbulkan korban dan dapat menjatuhkan nama baik Polri.

Pada sisi sebaliknya, pendamping terduga pelanggar mengajukan hal-hal yang meringankan terhadap Brigadir NP. Yaitu Brigadir NP mengakui dan menyesali perbuatannya, bahkan meminta maaf secara langsung kepada korban, dan NP sudah 12 tahun mengabdi tanpa pernah dihukum disiplin, kode etik juga pidana. Brigadir NP juga aktif dalam pengungkapan perkara atensi publik seperti kejahatan jalanan, dan pembunuhan. Brigadir NP memiliki istri dengan tiga orang anak, dan masih relatif muda.

Setelah pelaksanaan sidang selama sekitar dua jam, dan mendengarkan fakta-fakta dalam persidangan maka pimpinan sidang, Wahyu Sri Bintoro membacakan putusan sidang.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menjelaskan hasil dari sidang disiplin Brigadir NP.

“Terhadap Brigadir NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan disiplin anggota Polri,” ujarnya.

“Brigadir NP diberi sanksi terberat secara berlapis mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi (turun pangkat) menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan dan memberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan Brigadir NP tertunda dalam kenaikan pangkat dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan,” lanjut Shinto.

Terakhir Kabid Humas mengatakan putusan sidang ini menjadi representasi ketegasan Kapolda Banten dalam menindaklanjuti pelanggaran anggota secara cepat, efektif, transparan dan berkeadilan. (hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here