Home BANTEN Pengunggah Data Guru Terdeteksi, Ombudsman Nilai Dindikbud Tak Kompeten

Pengunggah Data Guru Terdeteksi, Ombudsman Nilai Dindikbud Tak Kompeten

1054
0
SHARE

SERANG–Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengakui data guru yang bereder di internet adalah benar, data guru dan pegawai SMA dan SMK negeri di Kabupaten Tangerang. Ia mengaku sudah mendeteksi siapa yang mengunggah data 815 orang guru dan pegawai sekolah itu ke internet.

Data yang bisa diakses publik secara bebas itu berisi nama, alamat, nomor telepon genggam, nomor induk kepegawaian (NIK) dan nama ibu kandung. Dalam dokumen itu tertulis, Format Pembuatan Rekening Kolektif. Tabrani menegaskan akan melaporkan kebocoran datang pribadi itu ke Polda Banten.

“Saya sudah perintahkan Kepala BTIKP (Balai Teknologi Informasi Komunikasi dan Pendidikan) untuk koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Banten untuk melacak siapa yang mengunggah,” ujarnya, kepada Banten Raya (grup Tangerang Ekspres) Kamis (4/11).

Hasil penelusuran internal, Tabrani mengaku sudah mengetahui siapa oknum yang mengunggah data tersebut sehingga bebas diakses publik. Selanjutnya yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan secara persuasif. “Apakah ada unsur kesengajaan atau ketidakpahaman teknologi,” katanya.

Tabrani menegaskan akan menggali keterangan dari oknum pengawai Dindikbud yang telah mengunggah data para guru tersebut.

Jika ada unsur kesengajaan maka pihaknya akan melimpahkannya ke Polda Banten. Jika ada unsur ketidakpahaman, pihaknya akan tetap memberikan sanksinya. Meski demikian, Tabrani tak mengungkap identitas si pengunggah yang berhasil terlacak tersebut.

“(Sejauh) belum ada yang menghubungi saya terkait itu (kebocoran data guru di Tangerang),” ungkapnya.

Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten M Taqwim mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada Kepala Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), Dindikbud Banten, Tito Istainto untuk membuat laporan ke Polda Banten. “Ya, saya sudah meminta untuk membuat laporan,” katanya melalui sambungan telepon seluler, Kamis (4/11).

Namun, hingga saat ini Taqwin belum mengetahui tindak lanjut atas laporan tersebut. Sebab Tito belum melaporkan kepadanya. “Saya belum tanya kembali ke Pak Tito, karena urusan ini kami serahkan kepada Pak Tito sebagai Kepala Balai TIK,” ujarnya.

M Taqwin menjelaskan perlunya melapor ke polda sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada ratusan guru. Sebab setiap warga memiliki privasi yang tidak boleh dibeberkan ke publik begitu saja. “Laporan ini juga untuk mengetahui motif dari bocornya data pegawai di lingkungan Dindikbud Banten,” terangnya.

Taqwim mengaku, baru mendapatkan informasi dari wartawan yang melakukan konfirmasi terhadap berita yang beredar.

Maka dari itu, pihaknya juga terus menelusuri apakah kebocoran ini disebabkan oleh human eror atau ada motif lainnya.

“Yang terpenting saat ini adalah memberikan pengamanan dan perlindungan kepada pegawai di lingkungan Dindikbud Banten, agar data tersebut tidak disalahgunakan,” ungkapnya.

Hasil validasi data dari sumber internal salah satu SMA Negeri di Kabupaten Tangerang kepada Tangerang Ekspres membenarkan, data yang bocor merupakan guru dan pegawai sekolah. “Iya betul itu data guru mas. Itu ada nama teman saya di sekolah lain. Itu data intinya pegawai sekolah, iya guru juga kan,” paparnya.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Banten menilai bocornya data pribadi guru di Tangerang menunjukan kurang kompetennya sumber daya manusia (SDM) di Dindikbud Banten. Sebab, pengelolaan data kepegawaian harus dilakukan oleh pegawai yang kompeten.

Asisten Muda Ombudsman Perwakilan Banten Harri Widiarsa mengatakan, perlunya restrukturisasi di dalam kepegawaian Dindikbud Banten. Seharusnya, kata dia, pengelolaan dan pengaturan data guru dipegang oleh sumber daya manusia (SDM) yang sudah memahami alur dan aturan hukumnya.

“Kami dari Ombudsman menilai dindik secara kelembagaan kurang kompeten. Perlu dilihat bagaimana proses rekrutmen pegawai honorer, apa karena kedekatan atau memang kompetensi. Terutama yang harus ditangani terlebih dahulu adalah apa penyebabnya sehingga data pegawai sekolah itu bocor,” paparnya ketika diwawancarai Tangerang Ekspres, Kamis (4/11).

Kata Widiarsa, data pegawai SMA dan SMK Negeri di Tangerang yang bocor bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, data tersebut berisi nomor telepon, nomor rekening, NIK hingga nama ibu kandung.

Tidak hanya itu, kata Widiarsa, mendesak Dindik Banten untuk berbenah dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kebocoran data pegawai sekolah.
Ia menuturkan, pihak yang telah meng-upload atau mengunggah data guru tersebut harus mendapat sanksi, sebab telah merugikan orang banyak.

“Kalau sanksi bisa itu demosi atau direstrukturisasi. Tetapi itu kembali lagi bagaimana kebijakan atasan. Tetap kami di sini menekankan, dengan bocornya data guru dan pegawai sekolah di Tangerang menunjukan kurang kompeten dinas. Nanti kami akan kaji bersama pimpinan untuk investigasi,” paparnya. (mam/sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here