SHARE
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Tabrani (tiga dari kanan) memberikan keterangan kepada wartawan soal bocornya data pribadi guru SMA dan SMKN Kabupaten Tangerang, kemarin.

SERANG–Para guru SMAN dan SMKN di Kabupaten Tangerang waswas. Data pribadi berupa nama, alamat, nomor NIK, nomor HP, nomor rekening bank hingga nama ibu kandung tersebar di internet. Data ini bisa dengan mudah diakses publik. Di tangan orang jahat, data tersebut bisa digunakan untuk berbagai kejahatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten telah memanggil pengunggah data 815 guru Kabupaten Tangerang di internet, Senin (8/11). Pegawai tersebut berinisial RK, diduga pegawai honorer di Dindikbud Banten. Namun sayangnya motif pengunggahan tersebut belum diketahui.

Kepala Dindikbud Provinsi Banten Tabrani mengatakan pihaknya melalui Kepala Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), Dindikbud Banten, Tito Istainto telah memanggil yang bersangkutan. Namun ia belum mengetahui hasil dari pemanggilan tersebut.

“Masih sedang dimintai keterangan bersama tim polda. Kami terus berkoordinasi dengan tim Cyber Polda Banten, dan upaya ini sudah dilakukan sejak hari Kamis (4/11),” katanya saat konferensi pers di kantornya, Senin (8/11).

Tabrani mengungkapkan, belum mengetahui secara persis orang yang mengunggah data tersebut ke internet. Saat ini, ia telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Bidang Cybercrime Polda Banten untuk menangani bocornya data pegawai dan guru SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Tangerang. Ketika ditanyai langkah dinas untuk men-takedown data di internet, Tabrani menyebut, kebocoran data bukan berasal dari situs Dindikbud Banten.

“Satu, yang tersebar itu (data) bukan dari website dinas pendidikan. Dua, dinas sudah berkoordinasi dengan Cybercrime Polda dan hasilnya belum. Bahkan hari ini (kemarin) orang yang diduga meng-upload data itu dipanggil dinas yang didampingi polda,” jelasnya.

Ia menuturkan, berdasarkan hasil laporan tim Cyber Polda Banten, pengunggah berinisial RK belum diketahui apakah seorang guru, ASN atau yang lainnya. Sementara untuk sanksi akan mengikuti perkembangan pemanggilan.
“Belum ada sanksi, nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Meski begitu, mantan pejabat Pemkot Tangerang ini mengaku, tidak ada kebocoran data dari website Dindikbud. Karena website itu tidak mengunggah data privat, hanya data yang bersifat umum agar bisa diakses oleh masyarakat umum.

“Website dindik sampai sekarang masih aman. Jadi data yang beredar itu bukan dari database dindik, kemudian sumber data sedang diselidiki dari pihak mana dan siapa, ini juga perlu penanganan yang mendalam,” terangnya.

Sementara itu, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan bila terdapat guru yang mendapatkan kerugian atas beredarnya data pribadi guru di internet. “Belum ada laporan, baru juga laporan teman-teman (informasi data guru terunggah-red),” tuturnya.

Lebih lanjut, Tabrani juga mengaku belum mengetahui motif apa yang dilakukan oleh pengunggah. Hal itu akan diketahui usai pemanggilan. “Belum ketahuan bagaimana motifnya, kecuali memang ada beberapa yang kita duga. Tapi informasi teknologi ini harus pasti, terlihat iya atau tidak,” ungkapnya.

Kemudian untuk laporan ke Polda Banten, bertujuan melaporkan bahwa ada pihak yang mengunggah data guru. Namun ia akan mengecek kembali apakah prosedur laporannya sudah dipenuhi atau tidak. “Kita cek lagi tapi kita terus berkoordinasi dengan tim Cyber Polda Banten,” jelasnya.

Ia menjelaskan, data yang diunggah terdapat nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor HP hingga nama orang tua kandung. Namun tidak terdapat nomor identitas pegawai (NIP). “Tapi bila bicara seberapa perlu ya data ini tanpa di sana pun (internet-red) kita punya datanya, saya belum tahu datanya buat apa,” paparnya.

Ia menegaskan, menolak jika harus pasang badan bila suatu saat ada penyalahgunaan data pegawai dan guru yang menyebabkan kerugian materil. Sebab, kata dia, data tersebut ada sebelum dirinya menjadi kepala dinas, bila dilihat dari link situs yang ada.

“Iya enggak bisa pasang badan. Emang saya apaan, ini kan belum diketahui datanya, data apa, kan gitu. Karena yang pasti itu bukan data dari dindik, kalau lihat dari situs, itu datanya sebelum saya jadi kadisdik, itu mah. Jadi gak bisa ombudsman bilang saya (harus -red) pasang badan,” tegas Tabrani.

“Bila ada kerugian, itu yang bersangkutan yang tanggungjawab, kan itu mah ada undang-undang yang mengatur. Masa saya yang disuruh pasang badan. Kan itu kejahatan cyber. Jadi dia (pengunggah) yang harus bertanggung jawab, kan gitu kira-kira. Kecuali saya ngasih (memberi -red) sumber data, nih loe upload di sono, nah itu baru (siap tanggungjawab),” jelasnya.

Sementara, Ombudsman RI Perwakilan Banten meminta Dinas Pendidikan dan Kabudayaan (Dindikbud) Banten bertanggungjawab atas kelalaian bocornya data 815 pegawai dan guru SMA dan SMK Negeri di Tangerang.

Diketahui, data bertuliskan “pembuatan rekening kolektif” yang berisi nama guru, alamat, nomor NIK, nama ibu kandung dan nomor HP pegawai SMA dan SMK Negeri di Tangerang tersebar luas di internet pada 3 November.

Asistensi Muda Ombudsman RI Perwakilan Banten Harri Widiarsa mengatakan, kebocoran data 815 pegawai dan guru merupakan hal yang fatal. Ia menyoroti, data tersebut bisa dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk pembobolan rekening milik pegawai dan guru.

“Ini fatal, karenanya Dindikbud Banten untuk bertanggungjawab dan pasang badan. Sebab, berpotensi ada kerugian materi yang ditanggung oleh nama-nama yang tertera dalam data bocor tersebut,” katanya kepada Tangerang Ekspres ketika diwawancarai, Senin (8/11).

Harri mengungkapkan, tindakan cepat harus diambil Dindikbud Banten untuk mencegah timbulnya risiko atas bocornya data pribadi. Kata dia, dinas harus segera meminta kepada kepolisian atau aparatur negara yang berwenang untuk segera menutup akses publik terhadap website media penyimpanan tempat data tersebut diunggah.

“Kan bisa minta untuk pemilik website men-takedown data. Hal ini supaya data tidak tersebar lebih luas lagi. Bisa ke polda ataupun lembaga yang bersangkutan. Risikonya besar dan jelas ini fatal,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Harri meminta agar dinas memberikan sanksi tegas terhadap oknum pegawai yang mengunggah data pegawai tersebut ke internet. Sehingga ada efek jera dan tidak ada kejadian terulang.

“Bisa didemosi atau dicopot atau lainnya. Bila yang membocorkan data itu staf maka atasannya seperti kepala seksi (kasi) dan kepala bidang (kabid) juga harus bertanggungjawab. Masa anak buahnya lalai hingga membocorkan data, atasannya tidak tahu. Meski memang itu bisa jadi atas dasar kelalaian,” paparnya.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga membenarkan telah memeriksa satu orang yang diduga mengunggah data guru ke internet. “Ada satu orang yang kita mintai keterangan,” katanya.

Shinto menjelaskan penyidik masih melakukan pemeriksaan, dan belum menetapkan tersangka.

“Saat ini proses masih dalam tahap penyelidikan, belum ada peningkatan status tersangka,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Shinto meminta masyarakat tidak mengakses website atau laman berisi data ratusan guru SMA dan SMKN Kabupaten Tangerang tersebut. Sebab cukup riskan jika dibuka menggunakan perangkat handphone maupun komputer. Karena website tersebut disusupi virus.

“Untuk itu disarankan kepada masyarakat untuk tidak mengklik atau tidak mengakses laman-laman yang sudah beredar. Karena setiap laman itu mengandung malware atau virus,” katanya.

Shinto mengungkapkan kebocoran data pribadi ratusan guru Kabupaten Tangerang berupa data-data pribadi, seperti nama guru, identitas ibu kandung, NIK, nomor rekening hingga nomor telepon, yang masuk dalam situs vbook.pub, merupakan dampak dari virus tersebut.

“Jadi bisa berbahaya bagi sistem keamanan perangkat gadget yang digunakan untuk membuka laman website tersebut,” ungkapnya.

Shinto menjelaskan saat ini tim Cyber Polda Banten melakukan perbaikan sistem pengamanan terhadap website Dindik Provinsi Banten, sehingga virus tidak dapat mencuri data di halaman tersebut.

“Ditkrimsus melakukan upaya bersama dengan pemerintah provinsi adalah untuk me-recovery sistem pengamanan dari kelompok data yang masuk dalam kewenangan atau penguasaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten,” jelasnya. (mam/sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here