Home HUKUM Kanwil DJP Banten Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak Senilai 41 Miliar

Kanwil DJP Banten Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak Senilai 41 Miliar

0
SHARE
Tersangka tindak pidana perpajakan berinisial RHW (kanan) usai pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tangerang.

Tangerang– Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten telah melakukan penyidikan secara saksama terhadap satu tersangka tindak pidana perpajakan berinisial RHW, tersangka merupakan Direktur PT PNS yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp41 miliar. Penyidik Kanwil DJP Banten melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tangerang pada Selasa, 9 November 2021.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayaan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang mengatakan, atas kerjasama yang baik antara Penyidik Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten, berkas perkara tersangka RHW sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21).

Penyidik Kanwil DJP Banten menyerahkan barang bukti ke Jaksa Pidana Khusus Kejari Kota Tangerang.

RHW disangka dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui PT PNS. “RHW melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu Juni 2011 sampai Desember 2014”, Jelas Sahat.

RHW secara sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atas perbuatan tersebut, RHW diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten. Dan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya. “Sehingga akan berimbas dalam mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN”, pungkas Sahat. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here