SHARE
Banyaknya data pribadi yang bocor ke internet bisa dipakai untuk verifikasi parpol dan calon perseorangan di pilkada.

CILEGON – Maraknya kasus kebocoran maupun jual beli data pribadi berpotensi merambat ke aspek politik. Salah satu potensinya terjadi pada tahap verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fenomena yang akan diantisipasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagaimana diketahui, salah satu persyaratan bagi parpol untuk ikut dalam pemilu adalah memiliki anggota 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat kepengurusan kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyatakan, persyaratan yang harus dipenuhi parpol itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, potensi pemenuhan melalui cara-cara yang menyalahi sangat mungkin terjadi.
Parpol bisa saja mengklaim data orang lain sebagai anggota dengan mengakses sumber-sumber terlarang. ’’Data penduduk yang banyak dijual itu bisa jadi konsentrasi kami karena itu mungkin dipergunakan,’’ ujarnya di sela-sela kunjungan ke kantor Bawaslu Kota Cilegon, Banten, kemarin (11/11).

Selain verifikasi parpol, kasus klaim data berpotensi terjadi dalam tahap penyerahan bukti dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan.
Terkait dengan antisipasinya, Fritz berharap proses verifikasi data anggota parpol nantinya harus lebih cermat. Untuk verifikasi lapangan, misalnya, dia berharap KPU melakukan secara door-to-door. ’’Kalau sampel, bisa saja sudah dikondisikan pada orang-orang tertentu,’’ imbuhnya.

Selain itu, pihaknya berharap Bawaslu diberi akses untuk mencermati data anggota yang diserahkan parpol. Sebagai langkah antisipasi, Fritz mengimbau parpol untuk tidak melakukan cara-cara tersebut. Sebab, jika dilakukan, ada konsekuensi hukum yang berat. Selain sanksi administratif, ada jeratan sanksi pidana. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here