SHARE

TANGSEL–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan surat keputusan fiktif pengadaan lahan SMN 7 Kota Tangsel. Akhir pekan kemarin, KPK memeriksa ketua RT, RW, sekretaris kecamatan hingga pihak swasta. Ini untuk merekonstruksi proses pengadaan lahan yang berada di Jalan Cempaka III, Nomor 2, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Tim, Kota Tangsel itu.

Penyidik KPK pada Jumat (12/11) mengagendakan pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus pengadaan lahan senilai Rp 17,9 miliar yang bersumber dari kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tahun 2017 itu.

Sebanyak tujuh saksi itu, yakni Ketua RT02/RW 03 Rengas, Ciputat Timur Iis Suryati, Ketua RW 08 Rengas, Ciputat Timur Deddy H Widodo, Sekretaris Kelurahan Rengas Teguh Oktariyadi, Sekretaris Kecamatan Ciputat Timur Sarifudin, Ketua RW 03 Rengas, Ciputat Timur Ahmad Senan, dan dua pihak swasta Surya dan Jendro Iskandar.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi Serang. KPK saat ini tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangsel.

Dalam penyidikan kasus tersebut, tim penyidik KPK beberapa bulan lalu, telah menggeledah beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, dan Bogor, yaitu rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan kasus tersebut. KPK menemukan dan mengamankan berbagai barang barang bukti diantaranya dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil.

Hanya saja, KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. ”Dikonfirmasi, antara lain terkait dengan dugaan adanya surat keputusan fiktif terkait pembentukan kepanitiaan untuk pengadaan lahan tanah yang salah satunya untuk SMKN 7 Tangerang Selatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir Jawapos.com dari Antara di Jakarta, Selasa (9/11).

Pendalaman dugaan SK fiktif KPK sudah memeriksa enam saksi tersebut merupakan pelaksana di Dindikbud Provinsi Banten masing-masing Supriyati, Ujang Diana, Dian Hardianto, Mochamad Hendra, Fahrozi, dan Moammar Yasser.

Kendati demikian, KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ali mengatakan, KPK memberikan atensi lebih atas kasus tersebut. Sebab, proyek pengadaan sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya di wilayah Tangsel. ”Ulah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini mengakibatkan tidak hanya dugaan kerugian keuangan negara akan tetapi juga kerugian sosial,” papar Ali.

”Dukungan dan peran serta masyarakat sangat kami perlukan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses penanganan perkara dimaksud sehingga dapat lancar dan selesai sesuai yang diharapkan,” ungkapnya. (jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here