SHARE
Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten menggeledah kantor BPN Kabupaten Lebak. Penggeledahan dilakukan usai OTT terhadap oknum pegawai BPN Lebak yang diduga melakukan pungli pembuatan sertifikat tanah.

SERANG-Sudah menjadi rahasia umum. Mengurus sertifikat tanah biayanya tinggi. Karena harus harus menyogok orang dalam agar sertifikat cepat jadi. Polda Banten melakukan operasi tangkap tangan (OTT), akhir pekan kemarin. Sasarannya oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang hendak membuat sertifikat tanah. Oknum tersebut meminta biaya jauh lebih besar dari tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten telah menetapkan dua pegawai kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Kabupaten Lebak sebagai tersangka. Ditetapkannya dua tersangka itu, berdasarkan hasil gelar perkara pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat oknum pegawai ATR BPN Lebak. Satu tersangka merupakan lurah di Kabupaten Lebak pada Jumat (12/11).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Banten Kombes Pol Dedi Supriadi mengatakan, penyidik secara intens melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi. Diantaranya, pihak yang merasa dirugikan dan pihak terkait dalam pengurusan sertifikat hak milik (SHM), dan lima orang terduga tindak pidana korupsi.

Kemudian, lanjut Dedi, penyidik juga melakukan penyegelan kantor BPN Lebak sementara waktu untuk kepentingan penyelidikan.

“Yang kita segel itu, ruang Kepala Kantor BPN dan beberapa ruang kerja lainnya. Sementara waktu kami police line untuk pendalaman penyelidikan,” katanya melalui keterangan resmi Polda Banten, Minggu (14/11).

Ia juga mengatakan, pada saat OTT penyidik melakukan penyitaan beberapa unit handphone, DVR, CCTV dan beberapa berkas pengajuan pengukuran tanah.

Kemudian, menyita tiga amplop berisi uang sebesar Rp36 juta, yang diketahui merupakan bagian dari uang yang diminta tersangka kepada korban, untuk pengurusan sertifikat tanah.

“Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan, penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan dua tersangka. Yaitu, RY (50) dan PR (41) keduanya sebagai staf pada kantor BPN Lebak,” ujarnya.

Akibat perbuatannya itu, kata Dedi, penyidik menerapkan persangkaan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, tindak pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu.

Ancaman pidananya empat sampai 20 tahun penjara dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

“Para tersangka telah dilakukan penahanan sejak Sabtu (13/11) malam selama 20 hari ke depan di Polda Banten,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, praktik pungutan liar dan koruptif seperti yang telah terungkap memang sudah sangat meresahkan masyarakat.

Oleh karenanya, atas instruksi Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto, memerintahkan jajaran untuk tidak ragu melakukan operasi tangkap tangan sebagai shock therapy sekaligus memberi detterence effect bagi yang lain dan tindak tegas pelaku pungutan liar dan korupsi.

Dikatakan Shinto, masyarakat diminta jangan takut untuk menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian bila menemukan indikasi pungutan liar dan perilaku koruptif lainnya.

“Kami sangat serius dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Banyen. Mari berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi, laporkan informasi pungli ke pihak kepolisian, pasti kami akan tindaklanjuti,” tuturnya. (mg-7)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here