SHARE
BARANG BUKTI : Wadirreskrimsus Polda Banten AKBP Hendi Febrianto didampingi Kabid Humas Polda Banten Shinto Silitonga menunjukkan barang bukti yang sita dari hasil OTT pegawai BPN Lebak saat konferensi pers di Mapolda Banten, Senin (15/11). FOTO: Polda Banten for Banten Ekspres

SERANG–Polda Banten mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak. Dari lima orang yang terjaring OTT, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menetapkan 2 orang sebagai tersangka melakukan pungutan liar kepada warga yang mengurus sertifikat tanah.

Kedua orang ini, pegawai di BPN Lebak. RY (57), PNS bagian Penata Pertanahan di Kantor BPN Lebak dan PR (41) pegawai pemerintah non PNS pada bagian administrasi. Korbannya, perempuan berinisial LL, warga Inten Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. LL sudah mengeluarkan biaya Rp 117 juta, namun sertifikat tanah seluas 30 hektare tak kunjung jadi.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Banten AKBP Hendi Febrianto menjelaskan laporan adanya pungli itu berasal dari LL yang mengajukan permohonan sertifikat hak milik (SHM) terhadap tanah yang dibelinya seluas 30 hektare di Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Pengurusan awal dipercayakan kepada seorang pria berinisial DD. Bahkan LL sudah memberikan dana kepada DD sebesar Rp 117 juta.

Namun, hingga DD meninggal dunia, sertifikat itu tak kunjung jadi. Setelah itu, LL kembali mengurus sertifikat. Ia mempercayakan pengurusan kepada MS yang merupakan Kades Inten Jaya. “Dana ratusan juta yang diberikan LL tidak diketahui kemana saja digunakan DD,” ujarnya. Ia juga mengatakan, pada Oktober 2021, MS menemui dua pegawai BPN Lebak PR dan RY.

Dalam pertemuan itu, PR dan RY meminta biaya tambahan. Sesuai PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ditentukan nilai penerimaan negera bukan pajak (PNBP) sebesar Rp100/meter persegi. Namun PR dan RY minta biaya tambahan pengurusan SHM senilai Rp8.000/meter persegi. Setelah melalui negosiasi, akhirnya disanggupi hanya Rp2.000/meter persegi.

Pasca pertemuan itu, LL mengajukan permohonan awal pengurusan SHM tanahnya yang lain, seluas 17.330 meter persegi dengan menyiapkan dana sebesar Rp36 juta. Uang sebesar itu permintaan PR dan RY. Kemudian, lanjut Hendi, LL membayar biaya penerbitan sertifikat yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1.833.000 ke Kantor BPN Lebak.

Namun LL tidak mendapatkan kepastian hasil pengukuran dan waktu penyelesaian pengurusan SHM. Agar mendapat kepastian PR dan RY meminta biaya tambahan Rp 36 juta. Sehingga, LL akhirnya mau menyiapkan uang sesuai dengan yang diminta oleh oknum pegawai BPN Lebak. “Pasca uang diserahterimakan, penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku,” ucapnya.

Dikatakan Hendi, modus dari pelaku ialah meminta tambahan biaya untuk pelayanan pengurusan SHM dengan memberi target uang senilai tertentu per meter persegi di luar PNBP. Selain itu, prosedur pengurusan SHM juga tidak dilaksanakan sesuai dengan time lining yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. “Pasca pemohon membayar PNBP di loket, maka sesuai aturan dalam jangka waktu 18 hari seharusnya peta bidang harus diterbitkan. Namun faktanya, pemohon tidak juga mendapatkan peta bidang sesuai hasil pengukuran tersebut,” tuturnya.

Sejak adanya laporan itu, pihaknya langsung melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi hasil OTT. Hasilnya, penyidik berhasil menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dugaan korupsi. “Sampai dengan hari ini (kemarin), hasilnya kita menetapkan dua tersangka pungli, yaitu RY (57), PNS bagian penata pertanahan di Kantor BPN Lebak dan PR (41) pegawai pemerintah non PNS pada bagian administrasi kantor BPN Lebak,” katanya kepada wartawan saat konferensi pers di Mapolda Banten, Senin (15/11).

Hendi mengatakan, motif para pelaku dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa satu bundel berkas permohonan SHM milik LL atas tanah di Desa Inten Jaya, tiga map kuning, dan amplop coklat berisi uang masing-masing sebesar Rp15 juta, Rp11 juta dan Rp10 juta. Total uang Rp36 juta, satu unit DVR CCTV, dan dua unit handphone.

“Barang bukti ada tiga amplop isinya berbeda-beda, tentu menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mendalaminya, apalagi ada kode 2.000 untuk atas dan 1.000 untuk bawah,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Shinto Silitonga mengatakan, para tersangka dikenakan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu, jumto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggara Negara yang Bersama-sama Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Memberikan Sesuatu dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain. “Akibat perilakunya, tersangka dikenakan ancaman empat tahun sampai 20 tahun pidana penjara,” katanya. (mg-7/tnt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here