Home POLITIK Perda Bantuan Hukum Tak Maksimal, DPRD Lakukan Perubahan

Perda Bantuan Hukum Tak Maksimal, DPRD Lakukan Perubahan

0
SHARE

JAKARTA – DPRD Kota Tangerang bersama Pemkot Tangerang menyepakati Raperda perubahan atas Perda No. 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Ketua panitia khusus (Pansus) Raperda perubahan atas Perda No. 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Warta Supriyatna mengatakan, Perda No.3 Tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Tangerang dinilai kurang maksimal dan kurang ideal. ada hal-hal yang perlu diperluas seperti batasan implementasi pemberian bantuan hukum bagi warga miskin itu sendiri. Selain itu, kuota bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya 20 perkara. Sementara banyak masyarakat miskin di Kota Tangerang yang memerlukan bantuan hukum namun tidak tertangani karena terbatasnya kuota.

“Saat itu dewan kurang konsen kesitu. Kalo saya kebetulan sebagai ketua pansus, sebelumnya adalah praktisi dan pelaksana bantuan hukum maka saya tahu betul yang dialami di pengadilan baik tersangka maupun LBH itu,” ungkap Warta saat di hubungi Tangerang Ekspres, Selasa (30/11).

Warta menuturkan, dalam Raperda perubahan ini, LBH manapun diperbolehkan memberikan bantuan dan mengklaim ke kota Tangerang untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin yang beridentitas kota Tangerang. “Jadi memperluas. Pada Perda sebelumnya kan hanya LBH yang berkantor di Kota Tangerang saja,” ujarnya.

Selain itu, LBH yang memberikan bantuan hukum harus berbadan hukum dan terakreditasi oleh Kemenkumham. serta harus memiliki pengurus dan program bantuan hukum. LBH tersrbut juga harus melakukan komunikasi dengan pihak bagian hukum Kota Tangerang bahwa ada warga kota Tangerang Yang berperkara baik di wilayah Kota Tangerang maupun di wilayah lain yang akan ditanganinya.

“Semisal warga kota Tangerang yang berada di wilayah Lampung dan berperkara disana, nah boleh meminta bantuan hukum dan mengklaim ke Pemkot Tangerang,” ucap Warta, politisi dari PDI-Perjuangan.

Selain itu, perubahan lainnya, pada Perda No 3 Tahun 2015, semula warga Kota Tangerang harus memiliki KTP dan kartu keluarga. Dalam Perda perubahan ini, persyaratan identitas diberikan kelonggaran juga. Apabila masyarakat tidak memiliki KTP atau kartu keluarga, boleh menggunakan identitas lain seperti kartu KIS, identitas bansos atau surat keterangan tidak mampu lainnya yang dapat dijadikan identitas untuk mendapatkan bantuan hukum.

Kemudian, lanjut Warta, kuota bantuan hukum untuk masyarakat miskin itu kuota sebelumnya hanya 20 kasus per tahun. Dalam Raperda perubahan ini, pihaknya menambahkan kuota 120 perkara. Namun yang diterima hanya 60 kuota perkara. Sehingga sekalipun ada anggaran Silpa dapat digunakan untuk tahun berikutnya.

“Melalui pansus, saya coba upgrade karena makin banyaknya perkara hukum yang ada variannya juga. Tolonglah jangan 20. Saya minta 120 kuota dalam perda perubahan.
Kalo pun ada anggaran Silpa bisa digunakan utk jaga-jaga apabila membludaknya kasus di tahun berikutnya. Tapi direalisasi hanya 60 kuota, ya mungkin bertahap ya,” pungkasnya.

“Raperda perubahan ini kita menyasar itu saja dulu. Minimal mereka tercover dulu. Adapun nanti secara teknis LBH yang memetakan,” tambahnya.

Kata Warta, Raperda perubahan ini juga bukan hanya masyarakat miskin yang diberikan kelonggaran, namun LBH juga diperbolehkan berkedudukan diluar Kota Tangerang.

“Ini yang menjadi dasar Perubahan Perda 3 nomor 2015. Karena persyaratan ini diwajibkan dari peraturan di atasnya Permenkumham nomor 63 tahun 2016. Karena adanya perubahan ketentuan-ketentuan dari Permenkumham sebelumnya nomor 10 tahun 2015. Jadi sekarang diperluas,” tandasnya.

Warta juga mengungkapkan, anggaran untuk LBH yang menangani perkara itu sebelumnya hanya Rp 7 juta per perkara, dalam Raperda Perubahan dianggarkan sebesar Rp10 juta.

“Sebelumnya kan per kuota hanya Rp7 juta. Dalam Raperda ini kita naikan anggarannya menjadi Rp10 juta per kuota atau per perkara itu sudah all in,” jelasnya.

Dia menuturkan, pada tahun 2020 terdapat 20 perkara yang dapat ditangani. Itu lantaran keterbatasan kuota. Sementara pada Tahun 2021 hingga Desember terdapat 60 kasus yang dapat ditangani oleh LBH yang memberikan bantuan hukum. “Padahal kasusnya lebih dari segitu, karena keterbatasan kuota yang hanya 20 perkara,” tandasnya.

Dia menambahkan, perlu diketahui, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum Pemkot Tangerang itu adalah masyarakat miskin dengan identitas warga kota tangerang terpidana atau tersangka dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun. Menurutnya, kebutuhan hukum itu sama dengan kebutuhan lainnya bagi miskin seperti ekonomi, kesehatan serta pendidikan. Bantuan hukum ketika sudah terjadi tidak ada yang bisa menguji, lanjut Warta, itu harus mendapatkan arahan dan pemerintah harus hadir.

“Maka saya tekankan untuk Raperda bantuan hukum ini segera dimudahkan lalu di upgrade supaya terakomodir lebih banyak lagi masyarakat kota Tangerang mendapatkan Bantuan hukum. Lalu tingkatkan kualitasnya melalui peningkatan anggarannya,” pungkasnya.(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here