Home TANGERANG HUB Arief Pamer Aplikasi Tangerang Live

Arief Pamer Aplikasi Tangerang Live

0
SHARE
JADI NARASUMBER: Walikota Arief R Wismansyah memaparkan program Tangerang Live di acara talkshow milenial bicara, Senin (11/12). FOTO: Humas Pemkot for Tangerang Ekspres

TANGERANG- Walikota Arief R Wismansyah menjadi narasumber di acara talkshow milenial bicara. Bersama dua pembicara lain yaitu Senior Manager Big data Telkom Edwin Purwandesi dan CEO Qlue Rama Raditya.

Acara talkshow merupakan rangkaian dari peluncuran buku foto infrastruktur yangdiinisiasi Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

Dalam kesempatan tersebut, Arief mempresentasikan berbagai program yang telah dilakukannya di Kota Tangerang, mulai dari Konsep Tangerang Live yang berarti Liveable, Investable, Visitable dan E-City.

“Jadi sekarang kota layak huni ini kita berusaha untuk membuat masyarakat nyaman aman, kerasanlah di Kota Tangerang,” Ungkapnya.

Arief juga menerangkan konsep Tangerang Smart City yang saat ini sudah memasuki tahap ke-3. “Kita berkembang mulai dari tahun 2016 Aplikasi Integrasi Pelayanan Pemerintahan, terus 2017 Aplikasi Tangerang Live 2.0 itu ke pelayanan publik kita punya yang namanya aplikasi Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (Laksa),” jelasnya.

Aplikasi Kepegawaian Kota Tangerang sekarang sudah dipakai kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Barat dan Banten, “Ada 166 aplikasi yang kita kasih gratis ke daerah lain,” ujarnya.

Sekarang aplikasi yang dimulai 2018 ini berbasis Geospasial. Nantinya walikota bisa mantau di Tangerang Live Room (TLR) dibantu petugas dari Perhubungan, Satpol PP, Kebersihan. “Kalau ada keluhan masyarakat itu saya bisa tahu dan saya bisa jawab langsung dan bisa memerintahkan petugas terdekat untuk mengatasi masalah yang masyarakat keluhkan,” tambah Arief. Arief juga berharap dengan adanya kebijakan Satu Peta, akan semakin meningkatkan pelayanan publik, karena tidak ada lagi tumpang tindih data.

“Pelayanan kita pelayanan publik berdasarkan wilayah administrasi, yang sulit karena pemerintah daerah punya peta sendiri, kementerian punya, Pemprov punya peta juga, makanya kebijakan satu peta ini menjadi tulang punggung pelayanan publik dan kita berharap kebijakan ini bisa terwujud,” harapnya. (hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here