Home TANGERANG HUB BKKBN Banten Sosialisasi dan Advokasi Program KKBPK

BKKBN Banten Sosialisasi dan Advokasi Program KKBPK

1
SHARE
PAPARKAN: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada BKKBN Perwakilan Provinsi Banten Budoyo, memberikan sambutan dalam sosialisasi dan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama Mitra 2019 kepada masyarakat Cilenggang, Serpong, Selasa (5/3). FOTO: Tri Budi/Tangerang Ekspres

SERPONG-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten melakukan sosialisasi dan advokasi program Kependudukan Keluarga Beencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama Mitra 2019 kepada masyarakat Cilenggang, Serpong, Selasa (5/3).

Acara yang dilaksanakan di Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong tersebut turut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada BKKBN Perwakilan Provinsi Banten, Budoyo mengatakan, bila dengar KB seolah-olah hanya alat kontrasepsi saja, padahahal KB itu sangat luas, termasuk kependudukannya.

“Kita tidak bosan berikan informasi kepada masyarakat supaya mengetahui dan memahami program pemerintah dan tujuannya untuk masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/3).

Budoyo menambahkan, kampung KB bukan milik BKKBN tapi, punya masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Diharapkan ada sinergitas dari lembaga pemerintah dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik kesehatan, permukiman dan lainnya.

Kampung KB itu hanya sebagai wadah dan di Cilenggang sudah terbentuk dan tinggal pembinaan.
“Kita selalu memonitaor dan selalu kordinasi bersama DPMP3AKB Kota Tangsel untuk memperdayakan dan memberi penyuluhan kepada masyarakat,” tambahnya.

Masih menurutnya, prorgam yang dilakukan BKKBN ada tiga, yakni kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. KB itu bukan kontrasepsi tapi hanya salah satu program dari BKKBN.

Tangsel adalah penyangga ibukota, sehingga pertumbuhan sangat pesat, selain kelahiran juga termasuk migrasi dari luar Tangsel. Bila penduduk banyak pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan dan lainnya. Kedua adalah tentang KB, berkeluarga itu jangan kebetulan tapi harus direncanakan.

Umur perempuan yang ideal untuk nikah adalah minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. “Sebaiknya wanita melahirkan pada usia 21 sampai 35 tahun dan jaraknya minimal tiga tahun,” jelasnya.

“Dengan anak yang sedikit dan terencana maka kualitasnya akan lebih baik. Jangan nikah muda tapi, mudah cerai muda juga, padahal seharusnya menikah harus sekali seumur hidup dan hanya maut yang dapat memisahkan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Ri Siti Masrifah mengatakan, BKKBN program kerjanya bukan hanya pengendalian penduduk saja tapi, juga KKBPK. “Komisi IX bersama BKKN mengajak masyarakat untuk cukup memiliki anak dua saja dan jangan bilang banyak anak banyak rezeki,” ujarnya.

Masrifah menambahkan, tidak ingin pada 2035 terjadi ledakan penduduk. Meskipun di sudah ada kampun KB dibeberapa daerah namun, masih ditemui ada ibu yang memiliki anak lebih dari tiga. Bahkan, ditemui ibu-ibu sedang hamil, sedang menyusui anaknya dan juga menuntun anaknya yang masih kecil juga.

“KB sebaiknya dimulai dari sebelum menikah, yakni orangtua mengajari anaknya agar tidak sampai hamil duluan sebelum nikah, sampai menikah dan sampai berkeluarga dan ikut program KKBPK,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Lurah Cilenggang Umar Dani mengatakan, dengan adanya kampung KB maka warga Cilenggang bisa diberdayakan.

“Dengan adanya Kampung KB saya harapkan tidak hanya seremonial saja tapi, perlu bimbingan dan pemerintah juga membantu apa yang diperlukan, salah satunya penyuluhan tentang KB,” singkatnya. (*)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here