TIGARAKSA – Rencana penghapusan esselon IV di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang menjadi dilema. Jabatan yang dipegang setingkat lurah, kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis (UPT) dan lainnya menjadi pejabat fungsional di Kabupaten Tangerang menuai polemik ditingkat bawah. Aparatur sipil negara (ASN) sebagian besar menolak menjadi pejabat fungsional. Namun, ada juga pejabat yang rela menjadi fungsional.
“Jangan salah. Fungsional itu bisa melakukan eksekusi tanpa harus koordinasi, konsultasi atau bahasanya komunikasi seperti pada struktural. Lebih enak pejabat fungsional itu karena bisa langsung bertindak tanpa bertele-tele. Jangan heran kalau nanti pejabat fungsional mendominasi perannya,” kata salah satu pejabat esselon III yang tidak ingin disebut namanya yang berkantor di Sekretariat Daerah (setda) Kabupaten Tangerang kepada Tangerang Ekspres, Jumat (4/9).
Lain kepala lain pemikiran. Salah satu pejabat esselon IV di lingkup Setda Pemkab Tangerang meneyebut banyak yang tidak fokus dalam menjalankan tugas. Menurutnya, hal tersebut wajar dikarenakan akan kehilangan besaran tunjangan kinerja (tukin).
“Tidak tahu saya bingung. Tidak dipikirkan selalu kepikiran. Saya tanya ke yang lain sama juga. Banyak yang kurang semangat. Pejabat struktural itu dikejar karena memiliki kuasa anggaran serta adanya tukin. Tahu sendiri ASN kalau pegang SK, inginnya lari ke bank. Nanti sama tidak besaran tukin fungsional dengan struktural. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana lunasin cicilan,” katanya pasrah yang menjabat esselon IV di lingkup setda yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sementara, pelaksana tugas (plt.) Bagian Organisasi, Thomas Sirait mengatakan, penghapusan pejabat esselon IV merupakan perintah pemerintah pusat. Hal tersebut menindaklanjuti langkah strategis dalam penyederhanaan birokrasi yang diteken pada 13 Oktober 2019.
“Nanti terjadi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetapi perihal rencana ini masih dalam tahap. Itu perintah dari pusat. Terjadi di semua daerah. Sudah ada aturannya. Nanti semua pejabat esselon IV menjadi fungsional jumlahnya ratusan,” katanya.
Ia menerangkan, penghapusan pejabat esselon IV disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika menggelar webinar sebulan yang lalu. Ia menjelaskan, penghapusan pejabat esselon IV yang dijadikan menjabat fungsional dilakukan secara bertahap di setiap opd.
“Ditargetkan selesai Desember tahun ini. Kita sosialisasi dengan menggelar seminar. Bertahap dahulu kita lakukan. Misal perizinan dahulu atau satpol pp dahulu. Kalau untuk tukin mungkin disamaratakan karena sama-sama bekerja. Hanya gajinya saja berbeda antara fungsional dengan struktural,” pungkasnya. (sep/din)
