HUKUM
Beranda HUKUM
Anggota MPR: Hukum Mati Koruptor!
JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, korupsi yang dilakukan pejabat publik merupakan pelanggaran hukum dan etika paling berat.
Karena itu, pejabat...
Rapat Kabinet Putuskan Penundaan Pembentukan Densus Tipikor
JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang diusulkan oleh Mabes Polri. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet...
KASUS PEMERKOSAAN ,Menteri Yohana Protes Kapolri
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise mempersoalkan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal penyidikan terhadap korban pemerkosaan. Dalam sebuah wawancara dengan...
Anies Minta Daftar PR Ahok-Djarot
JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh pejabat utama di Pemprov DKI Jakarta agar membuat daftar masalah di ibu kota. Hal ini dibahas saat...
Kemenlu Desak AS Beri Penjelasan ,Terkait Pelarangan Panglima TNI Masuk AS
JAKARTA-Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi telah memanggil Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) terkait kasus Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk...
Kemenlu Desak AS Beri Penjelasan ,Terkait Pelarangan Panglima TNI Masuk AS
JAKARTA-Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi telah memanggil Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) terkait kasus Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk...
Hina Suku Bugis, Mahathir Menggali Kubur Sendiri
JAKARTA-Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad yang melabelkan orang Bugis sebagai bajak laut, sampai juga ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Wakil Perdana Menteri...
Masih Ada Dua Tahun Lagi
JAKARTA-Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginjak usia yang ketiga pada Jumat (20/10). Pendahulu Jokowi yang juga Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang...
Mendagri Minta DPRD DKI Gelar Paripurna
Rapat paripurna istimewa menjadi polemik. Usai sah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak perlu memaparkan program kerjanya...
Presidential Threshold 20 Persen Tidak Logis
JAKARTA-Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen pada Pemilu serentak di 2019...
