Home HUKUM Kasus 15 Tahun Lalu Digarap 15 Hari tanpa Klarifikasi

Kasus 15 Tahun Lalu Digarap 15 Hari tanpa Klarifikasi

0
SHARE

Audit kerugian negara terhadap penjualan aset di PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim sarat kejanggalan. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim ternyata menghitung kerugian negara hanya berdasar bukti yang disodorkan jaksa dan membaca berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi yang diperiksa jaksa Kejanggalan tersebut menjadi perdebatan sengit dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Dahlan Iskan kemarin (21/3). Rudy Hartanto, auditor dari BPKP Jatim, menjelaskan hasil dan cara penghitungannya di depan hakim.

Rudy menyatakan, BPKP melakukan penghitungan kerugian negara atas permintaan penyidik Kejati Jatim. Dalam melakukan audit, dia hanya membaca BAP dan dokumen yang diberikan jaksa. Dia melakukan semua proses audit itu dalam waktu 15 hari saja. ”Kalau ada kekurangan data, kami minta ke penyidik,” ungkapnya.

Misalnya, terkait dengan penawaran harga aset PWU di Kediri dan Tulungagung. Rudy dalam auditnya menyebutkan bahwa penyimpangan terjadi sejak ada deal harga antara Dahlan dan Sam Santoso (pembeli aset) di Graha Pena Surabaya. Kesimpulan itu didapat dari keterangan Sam yang tertuang dalam BAP.

Agus Dwiwarsono, salah seorang pengacara Dahlan, menanyakan keabsahan keterangan yang dinukil auditor tersebut. Sebab, sejauh ini, Sam tidak pernah dihadirkan dalam sidang. Keterangan Sam juga sudah dibantah Dahlan. Namun, oleh auditor, keterangan itu langsung dianggap benar dan dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan. ”Terdakwa tidak pernah diklarifikasi tentang keterangan saksi itu,” ujarnya.

Mendengar pertanyaan itu, Rudy membutuhkan waktu untuk menjawab. Pria yang tinggal di Perumahan Sekardangan Indah C/1, Sidoarjo, itu hanya menjawab dengan menyebut setahu dia, saksi Sam sudah disumpah.

Kejanggalan lain tampak ketika Rudy menyebut bahwa Sam menerima kuitansi pembayaran yang diberikan Dahlan. Namun, setelah dicecar tim pengacara, ahli BPKP itu ternyata mengaku bahwa bukti kuitansi tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada dirinya. Sekali lagi, kesimpulan tersebut hanya didapat dari membaca BAP.

Dalam sidang, Rudy juga menyebut penjualan aset PWU itu tidak punya izin dari DPRD. Namun, ketika ditanya pengacara apakah kesimpulan tersebut pernah dikonfirmasikan ke DPRD, dia menjawab dengan nada suara lebih rendah. ”Tidak pernah,” ucapnya.

Rudy menyatakan, dasar keterangannya yang menyimpulkan tidak adanya izin DPRD berasal dari resume pemeriksaan jaksa. Resume itu diberikan kepada Rudy saat memulai penghitungan. Ditanya soal alasan tidak meminta konfirmasi ke DPRD untuk mengecek ada tidaknya izin pelepasan aset, dia tidak memberikan jawaban langsung.

”Kami sudah melihat keterangan Jailani (Sekwan DPRD Jatim, Red),” ucapnya kemudian. Rudy juga kesulitan menjawab pertanyaan tentang alasannya yang tidak meminta konfirmasi kepada Jailani terkait dengan izin DPRD.

Padahal, dalam sidang sebelumnya, terungkap bahwa Jailani tidak mengetahui segala proses di DPRD Jatim ketika terjadi penjualan aset PT PWU. Proses penjualan itu terjadi dalam kurun 2002-2003, sedangkan Jailani baru bekerja di DPRD Jatim pada 2014. Fakta sidang juga menunjukkan, sebenarnya terdapat surat persetujuan pelepasan atau penjualan aset yang ditandatangani ketua DPRD Jatim saat itu, Bisjrie Abdul Djalil.

Jawaban ahli membuat tim pengacara kesal. Sebab, ternyata auditor BPKP menyatakan adanya kerugian negara dalam penjualan aset PWU hanya bersumber dari membaca BAP saksi yang disediakan jaksa. ”Kalau seperti ini, Anda sama saja dengan tukang stempel,” tegas Agus. Rudy tampak agak kecut mendengarnya. ”Tidak seperti itu,” timpal Rudy dengan nada agak memelas.

Imam Syafii, pengacara Dahlan lainnya, menyoroti profesionalitas auditor. Salah satunya karena Sam Santoso selaku pembeli aset PWU diperiksa ketika dalam keadaan sakit. Dalam salah satu bagian BAP, Sam menyebut diperiksa di kantor Kejati Jatim. Namun, dalam BAP yang sama pada bagian lain, ditulis pemeriksaan tersebut dilakukan di rumah Sam di Jalan Imam Bonjol, Surabaya. ”Anda kok tidak tergerak untuk mengklarifikasi hal ini? Ada apa ini?” tanya Imam.

Saat membacakan hasil auditnya, Rudy menyebut penjualan aset PWU melanggar kepmendagri dan perda pendirian perusahaan. Indra Priangkasa, pengacara Dahlan lainnya, mempertanyakan kepentingan dan kompetensi Rudy sehingga memberikan kesimpulan terkait dengan peraturan perundang-undangan. ”Padahal, Anda hanya diminta mengaudit kerugian negara,” tanya Indra. Jawaban Rudy pun tidak berubah. ”Penyimpangan sudah dirumuskan penyidik,” kata Rudy.

Rudy sebenarnya sempat membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan konfirmasi ke dispenda terkait dengan harga tanah di Kediri. Hanya, dia bingung ketika ditanya bukti konfirmasi tersebut. ”Tidak ada. (Konfirmasi, Red) hanya secara lisan,” ucapnya.

Tim pengacara terus mengejar alasan Rudy tidak melakukan klarifikasi bukti dari penyidik. Dengan bingung dia menyebut bahwa sebenarnya klarifikasi sudah dilakukan. Hal itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. ”Anda diskusinya dengan siapa? Terdakwa ini (Dahlan, Red) tidak pernah merasa Anda klarifikasi lho,” tanya Pieter Talaway, salah seorang pengacara Dahlan.

Setelah terpojok, Rudy akhirnya berkata jujur. ”Saya berdiskusi dengan penyidik,” ucapnya. Jawaban itu spontan mengundang keriuhan di ruang sidang. ”Oooo, diskusi,” ujar pengunjung sidang kompak. Bahkan, ada pengunjung yang menggunjing dengan menyebut bahwa auditor itu hanya menjalankan pesanan jaksa.

Gunjingan itu pun akhirnya terbukti. Rudy menjelaskan bukti persetujuan pencairan dana yang diteken Dahlan. Bukti itu pun ditunjukkan Agus. Rudy menyatakan bahwa tanda tangan di surat tersebut asli. Namun, dia tiba-tiba bungkam saat ditanya tentang dasar keterangannya tersebut. ”Apakah Anda pernah diperlihatkan tanda tangan basahnya?” tanya Agus. ”Tidak,” jawab Rudy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here