Home TANGERANG HUB Pungutan Siswa Membengkak

Pungutan Siswa Membengkak

0
SHARE

CIPUTAT-Bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk SMA/SMK negeri di Tangerang, justru menyusut setelah kewenangan pengelolaan sekolah diambil Provinsi Banten. Dinas Pendidikan Provinsi Banten, memukul rata Bosda Rp 900 ribu per siswa/tahun untuk seluruh sekolah. Ini menjadi pukulan bagi sekolah di Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Kepala SMA di Kota Tangsel, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, hanya bisa mengelus dada. Di Kota Tangsel, pemkot sudah bertahun-tahun menggelontorkan Bosda Rp 2,7 juta per siswa/tahun. “Jauh banget menyusutnya. Untuk menutupi operasional, dari mana biayanya,” kata salah seorang kepala sekolah yang enggan namanya disebutkan.

Keluhan-keluhan ini sudah masuk ke Komisi V DPRD Banten yang membidangi pendidikan. Besaran Bosda Rp 900 ribu yang dikucurkan provinsi, memang menjadi berkah bagi sekolah-sekolah di Lebak, dan Pandeglang. Karena, ada kenaikan. Tapi, menjadi pukulan telak bagi sekolah di Tangerang Raya. Menyusutnya besar sekali.

“Kami memahami psikologis kepala sekolah di Tangerang. Untuk mengatasi ini, kami akan membuat solusi dengan sistem klaster,” kata Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan, usai bertemu Walikota Tangsel, Selasa (4/18). Fitron tak sendiri. Ia bersama semua anggota Komisi V.

Kedatangan mereka bertemu Walikota Airin Rachmi Diany, untuk menampung aspirasi dan menerima keluhan-keluhan tentang kebijakan Bosda ini. Ia memaparkan, sistem klaster ini akan dibawa pada rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Banten.  “Sistem klaster ini, intinya tidak bisa besaran Bosda dipukul rata seperti itu. Dengan Bosda Rp 900 ribu itu, akan membuat pungutan kepada siswa akan besar. Ini pasti memberatkan orangtua siswa,” lanjutnya.

Fitron akan mendorong Dindik Banten menerapkan sistem klaster, dalam penetapan Bosda mengacu pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Karena KHL Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel, jauh lebih tinggi dibanding kota/kabupaten lain. Tidak mungkin disamakan dengan Lebak dan Pandeglang. Kita akan dorong, Bosda di Tangerang minimal sama dengan Bosda yang mereka terima saat sebelum SMA/SMK dialihkan ke provinsi,” ulas politisi partai Golkar ini.

Menurutnya, peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik. “Jangan sampai provinsi punya keinginan sendiri tanpa memikirkan kota/kabupaten. Peraturan yang dibuat itu berangkat dari persoalan yang ada di kota/kabupaten,” terangnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here