Home HUKUM Menkumham dan Dubes Jepang Bahas WNI Pelanggar Izin Tinggal

Menkumham dan Dubes Jepang Bahas WNI Pelanggar Izin Tinggal

0
SHARE

JAKARTA – Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Selasa (17/10). Dubes Masafumi pada pertemuan di ruang kerja Menteri Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham ) itu membeber persoalan keimigrasian yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di Jepang lantaran menyalahi ketentuan izin tinggal.

Dubes Masafumi mengharapkan Menteri Yasonna bisa membantu mengatasi persoalan itu. “Walaupun hal ini bukan sepenuhnya otoritas Kementerian Hukum dan Hukum Asasi Manusia, akan tetapi saya mohon kepada Menteri Yasonna untuk membantu mengatasi masalah penyalahgunaan izin tinggal oleh WNI di Jepang ini,” ujarnya.

Masafumi menjelaskan, berdasarkan catatannya terdapat sekitar 70 ribu WNI yang menyalahgunakan izin tinggal di Jepang. Karena itu, katanya, Pemerintah Jepang sedang membahas masalah penyalahgunaan izin tinggal WNI.

Menurut MAsafumi, Pemerintah Jepang tak menutup kemungkinan untuk mencabut kebijakan bebas visa bagi WNI pemilik paspor elektronik yang berkunjung ke negerinya. “Kami berharap WNI yang menyalahgunakan izin tinggal dapat segera diatasi, sehingga bebas visa bagi WNI tidak akan dicabut,” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Yasonna langsung merespons permintaan Dubes Jepang. Menteri yang juga peraih gelar doktor dari North Carolina University itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah WNI yang melanggar izin tinggal di Jepang.

Menteri Yasonna langsung memerintahkan jajaran eselon I Kemenkumham di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera melakukan diskusi lebih lanjut guna mengatasi persoalan itu. Dia meminta unit di Kemenkumham yang berwenang menanangi persoalan itu untuk membicarakan solusinya dengan lembaga terkait di Jepang 

Turut mendampingi Yasonna pada pertemuan itu antara lain Direktur Jenderal AHU Freddy Harris, Direktur Jenderal  Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana, Inspektur Jenderal  Aidir  Amin Daud, Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Dede Mia Yusanti, Direktur Kerja Sama Keimigrasian Effendy B. Peranginangin dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri  Dwi Rahayu.(adv/jpnn) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here