TANGERANG–Gubernur Banten Wahidin Halim mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara sidang pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Grand Ballroom Novotel, Tangcity, Kota Tangerang, Rabu (7/3).
Turut hadir jajaran Menteri kabinet kerja seperti Mendikbud Muhadjir Effendi, Mendag Enggartiasto Lukita, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kemudian lembaga tinggi negara juga hadir di acara tersebut. Diantaranya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD Osman Sapta, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian serta tokoh nasional Akbar Tandjung.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini Indonesia semakin mendapat pengakuan dunia internasional terkait reformasi ekonomi yang dilakukan. Pertama kali dalam 20 tahun lalu, Indonesia mendapat peringkat layak investasi dari 3 lembaga internasional.
“Survei world bank, indeks kemudahan usaha, pada tahun 2014 kita peringkat 120 sekarang jadi urutan 72. Tahun ini harus dibawah peringkat 50,” ucap Jokowi seperti yang tertulis melalui rilis resmi Pemprov Banten.
Perkembangan lainnya, menjadi sejarah Indonesia masuk dalam kelompok istimewa triliun dollar club. Maka sudah saatnya Indonesia membantu negara lain, bukan meminta bantuan. “Urusan ekonomi dalam negeri, kita masih berada dalam kondisi baik. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi ditengah ekonomi global yang penuh ketidakpastian,” tutur Jokowi
“Saya tidak mau pengusaha lihatnya negatif terus, tetap positif thinking dan optimis,” imbuh Jokowi lagi.
Selain itu, Jokowi juga memaparkan kebijakan pro masyarakat menengah ke bawah yang terus dilakukan pemerintah tahun ini. Setelah menambah alokasi bantuan sosial, kini pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh) bagi pengusaha kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 50 persen.
Seperti diketahui, saat ini, pemerintah menetapkan PPh final bagi UKM sebesar 1 persen. Dengan pemangkasan 50 persen, maka besaran pajak bagi UKM ke depannya hanyalah 0,5 persen. Perubahan tersebut akan diatur melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas hasil usaha.
Presiden menargetkan, draf revisi PP tersebut bisa tuntas dan diteken akhir bulan ini. “Ini sudah kami rapatkan tiga kali, dan Insya Allah akhir bulan ini pajaknya akan kita turunkan dari 1 persen jadi setengah persen,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan, penurunan dilakukan atas dasar aspirasi yang masuk ke dirinya. Setiap berkunjung ke daerah, keluhan yang disampaikan pelaku UKM adalah pajak. Meskipun besarannya hanya satu persen, namun bagi pemula dinilai berat. Apalagi bagi UKM yang belum mendapat untung.
“Yang kecil-kecil selalu mengeluhkan ini, UKM kena pajak final satu persen,” imbuhnya.
Mantan Walikota Solo itu menceritakan, awalnya, dirinya ingin agar besaran pajak bisa dipangkas hingga 0,25 persen. Hanya saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menyetujuinya. Pasalnya, jika diturunkan terlampau jauh, maka akan mempengaruhi pencapaian target penerimaan pendapatan negara. “Di tawar setengah yaudah saya ikut,” tuturnya.
Dengan diturunkannya besaran pajak, dia juga berharap bisa meningkatkan daya saing UKM. Bukan hanya itu, presiden juga berharap, keringanan pajak bagi UKM bisa memantik munculnya para pengusaha di Indonesia. Menurutnya, ada banyak peluang usaha yang bisa digarap. Misalnya yang berkaitan dengan gaya hidup, hingga industri kreatif berbasis e-commerce.
Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim yang mendampingi Presiden Jokowi ikut mengajak pelaku usaha muda yang tergabung dalam HIPMI untuk berkontribusi membangun Banten. “Tadi teman-teman HIPMI sudah menyampaikan ingin berbuat untuk Banten. Saya apresiasi dan terima kasih bagi pengusaha muda yang ingin sama-sama memajukan Banten, khususnya meningkatkan ekonomi dan pembangunan,” tutur Wahidin usai acara.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun menyebutkan bahwa pengusaha mendukung penuh langkah pemerintah untuk menurunkan pajak UMKM. “Artinya pemerintah semakin berpihak kepada UMKM. Walau negara-negara seperti Cina dan Jepang, pajak kepada UMKM sudah nol persen,” ujar Ikhsan saat dihubungi kemarin (7/3).
Pengurangan pajak yang dilakukan pemerintah, menurut pengusaha juga mampu menstimulus pengusaha untuk lebih percaya diri mengembangkan bisnisnya. “Tentu akan berdampak positif untuk melakukan investasi dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Kemudahan dari perizinan juga wajib diberikan, jangan setengah setengah,” pungkasnya. (rb/jpg/bha)
