Home TANGERANG HUB Apeksi Bertemu Presiden, Minta Penerimaan CPNS Dibuka

Apeksi Bertemu Presiden, Minta Penerimaan CPNS Dibuka

0
SHARE
APEKSI: Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany (kiri) bersalaman dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Senin (23/7). FOTO: SETKAB

BOGOR–Kucuran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir memantik kecemburuan kelurahan. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin (23/7), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyampaikan keinginan tersebut.

Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany mengatakan, persoalan di kelurahan yang ada di kawasan perkotaan juga kompleks. Mulai dari persoalan lingkungan, sosial, hingga kemiskinan yang terjadi di desa juga ada di kelurahan. Oleh karena itu, kata Airin, kelurahan layak mendapat insentif serupa. “Sehingga kami meminta ke Bapak Presiden sebagai pembuat kebijakan, bahwa bantuan keuangan tidak hanya untuk desa saja tapi juga untuk kelurahan,” ujar Walikota Tangsel itu.

Sejak 2015, pemerintah menggelontorkan dana desa ke 74 ribu desa di Indonesia. Tahun ini, menghabiskan tidak kurang dari Rp 60 triliun. Mengenai besarnya dana yang pantas bagi kelurahan, Airin menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Jokowi, kata Airin, menyambut baik aspirasi tersebut. Hanya saja, belum membahas lebih jauh. “Insya Allah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah di perkotaan,” tuturnya.
Wacana alokasi dana kelurahan sempat muncul tahun lalu. Saat itu, usulan disampaikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, saat ini, kajian terkait hal itu memang sudah dilakukan. Namun, dia belum bisa menyampaikan perkembangannya.

Hanya saja, lanjut dia, secara struktur, kelurahan berbeda dengan desa. Selama ini, kelurahan menjadi bagian dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kecamatan dan mendapat alokasi anggaran rutin. “Berbeda dengan desa yang otonom,” ujarnya.

Pertemuan Apeksi dengan Presiden ini diadakan dalam rangka penyelenggaraan rapat kerja nasional (rakernas) Apeksi XIII Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara pada 25 hingga 29 Juli.

Selain dana kelurahan, dalam pertemuan itu juga disampaikan persoalan penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Airin meminta pemerintah mencabut moratorium penerimaan CPNS. “Sekarang ini hampir 4 tahun moratorium CPNS dan kita berharap bahwa ini segera dibuka karena banyak pegawai negeri sipil yang pensiun, contohnya untuk guru dan lain-lainnya,” tuturnya.

Menanggapi usulan tersebut, ungkap Airin, Presiden Jokowi menekankan agar para kepala daerah melihat kembali formasi yang dibutuhkan di daerah masing-masing. “Karena setelah dibuka, di seluruh Indonesia lebih banyak (formasi) PNS yang sifatnya administratif bukan yang sifatnya teknis. Padahal di bawah kan dibutuhkannya kayak dokter, perawat, terus misalnya untuk insinyur, dan lainnya dalam rangka proses pembangunan,” ujarnya.

Selain moratorium CPNS, ungkap Airin, pada pertemuan ini para wali kota juga meminta penyelesaian persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2). “Insyaallah Pak Presiden berjanji akan menyelesaikan ini, tetapi tetap harus ada tes karena untuk melihat kualifikasi dari teman-teman kategori 2,” kata Airin seraya mengungkapkan bahwa tenaga K2 di daerah banyak yang sudah senior.

Pemerintah daerah pun, lanjut Airin, akan berupaya untuk mendorong tenaga honorer yang sudah memiliki persyaratan kategori 2 agar bisa lulus tes tersebut. “(Mendorong) bagaimana mereka harus bisa maksimal dalam berusaha sehingga mereka bisa lulus ujian,” tambah Airin. Menurut Airin, Presiden Jokowi menegaskan, siapapun yang ingin diangkat sebagai PNS harus dilakukan secara profesional. “Presiden tetap sampaikan harus ada seleksi,” ujarnya.

Airin menambahkan, sebetulnya daerah berharap pemerintah melakukan pengecualian. Khususnya bagi honorer yang sudah lama mengabdi. Dia akuinya, selama ini, mereka juga sudah mencoba untuk tes, namun gagal. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan bagi kelompok tertentu. “Kan mereka sudah mengabdi puluhan tahun,” tuturnya.

Airin juga menilai, ada cara lain yang bisa dilakukan. Misalnya dengan melakukan peningkatan kualitas pasca pengangkatan. “Bisa diberikan tes-tes atau pelatihan,” imbuhnya.
Presiden Jokowi mengatakan, pertemuan khusus seperti ini memang diperlukan agar persoalan di kota bisa diatasi dan ditemukan solusinya. “Saya ingin memang mengagendakan pertemuan khusus seperti ini supaya persoalan-persoalan di kota bisa kita atasi bersama,” kata Jokowi. (rls/mg-7/bha)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here