Home HUKUM Nilai Korupsi Zainudin Hasan Meningkat

Nilai Korupsi Zainudin Hasan Meningkat

0
SHARE
SIDANG PERDANA: Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, mendengarkan pemcaan dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandar Lampung, kemarin.

JAKARTA- Sidang perdana Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, resmi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Zainudin didakwa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima suap, gratifikasi, dan keuntungan tidak semestinya senilai total Rp106 miliar.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil pengembangan perkara yang dilakukan penyidik. “Saat OTT dilakukan pada 26 Juli 2018, KPK baru mengamankan barang bukti berupa uang Rp600 juta,” ungkap Febri, Senin (17/12).

Ditambahkan, fakta tersebut terungkap dalam surat dakwaan Zainudin Hasan. Jumlah dana yang diterima Zainudin diduga total senilai Rp106 miliar. “KPK akan mengungkap satu persatu bukti-bukti transaksi dan dugaan penerimaan oleh yang bersangkutan selama menjabat,” jelas Febri.

Selain didakwa menerima suap dan gratifikasi, Zainudin juga dituding melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hampir setengah dari total dana suap dan gratifikasi, yakni Rp54,4 miliar, digunakan untuk membeli sejumlah aset berupa tanah, bangunan, hingga saham.

“Bagaimana dengan nilai yang lain, nanti tentu kita lihat di fakta persidangan. Kalau pun belum ditemukan aset yang diduga dibeli dari hasil kejahatan tersebut nanti tergantung keputusan hakim,” terangnya.

Terpisah Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan, KPK membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Sejumlah kasus di Lampung yang menjerat Mustafa (Bupati Lampung Tengah) maupunZainudin Hasan (BupatiLampung Selatan) menjadi cermin birokrasi untuk bertindak bersih sesuai aturan.

Meski demikian pemda juga harus melakukan tindakan tegas yakni menghentikan gaji PNS yang terlibat korupsi, dan menjatuhkan sanksi pemecatan.
“Kami kembali mengingatkan untuk PNS yang vonisnya sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap), agar dilakukan pemecatan. Untuk di Lampung totalnya saya tidak hafal, terang Basaria.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here