Home NASIONAL RS Bisa Layani Pasien BPJS Lagi

RS Bisa Layani Pasien BPJS Lagi

0
SHARE
AK: Menteri Kesehatan Nila Moeloek telah mengeluarkan surat perpanjangan kerjasama Rumah Sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan.

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkas) telah mengeluarkan surat HK.03.01/MENKES/18/2019 mengenai perpanjangan kerjasama rumah sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan. Rumah sakit yang belum memiliki sertifikat akreditasi diberi waktu enam bulan untuk memastikan dapat sertifikat tersebut. Sambil berproses mendapatkan sertifikat, RS yang sempat diputus kerjasamanya oleh BPJS Kesehatan, bisa kembali melayani pasien BPJS Kesehatan.

Keputusan ini, setelah Jumat sore (4/1) Kemenkes menyurati direksi BPJS Kesehatan. Kemenkes menegaskan bahwa sertifikat akreditasi bisa diganti dengan rekomendasi BPJS Kesehatan.

Aturan adanya akreditasi sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 99 tahun 2015. Dalam aturan tersebut memang dijelaskan bahwa syarat akreditasi akan berlaku di tahun ini.

Aturan ini tidak hanya untuk mitra BPJS Kesehatan yang baru, namun juga RS maupun klinik yang sudah lama menjadi mitra.

Pada 1 hingga 4 Januari lalu, BPJS Kesehatan sudah memberlakukan syarat tersebut. ”Surat 4 Januari 2019 ini menegaskan bahwa yang belum ada sertifikat akreditasi bisa diganti dengan rekomendasi Kemenkes,” ucap Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf. Iqbal menegaskan bahwa surat diterima sore. Sehingga sebelum itu, BPJS Kesehatan telah memutus kontrak beberapa rumah sakit dan klinik. Sehingga RS maupun klinik tidak bisa melayani pasien. ”Betul pada kondisi sebelum 4 Januari (ada RS yang tidak bisa melayani pasien BPJS Kesehatan, Red),” ujarnya. Namun mulai kemarin RS maupun klinik bisa melayani pasien lagi.

Menurut data yang dimiliki Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), ada 1.969 rumah sakit yang memiliki akreditasi. Sedangkan untuk RS yang belum terakreditasi jumlahnya mencapai 856. Sementara 64 rumah sakit sudah habis masa berlaku akreditasinya. Akreditasi dari KARS memang harus diperpanjang pertiga tahun sekali.

Humas Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Anjari Umarjianto menjelaskan bahwa tanggungjawab RS untuk akreditasi tidak hanya dibebankan kepada rumah sakit atau PERSI saja. Namun dukungan dari seluruh sektor, dibutuhkan. Dia mencontohkan RS tipe D yang karap mengalami kendala untuk akreditasi. ”Bagi RS yang kelas D yang terbatas sumber daya (financial, Red) bisa disubsisdi. Kalau RSUD disubsidi pemerintah, sedangkan RS swasta tidak ada yang bantu,” tuturnya kemarin (6/1) saat dihubungi Jawa Pos.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here