Home NASIONAL RUU Permusikan Bukan Komoditas Politik

RUU Permusikan Bukan Komoditas Politik

0
SHARE
BEDAH RUU PERMUSIKAN: Beberapa musisi Indonesia menolak ada nya RUU soal musisi Indonesia, saat jumpa pers bedah RUU Permusikan di kawasan Cilandak, Jakarta, Senin (4/2). Polemik mengenai RUU Permusikan terus berlanjut setelah ratusan musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, menentang isi RUU yang mereka anggap akan membelenggu kebebasan berekspresi. FOTO: Faisal R Syam/FIN

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah meminta pembahasan RUU Permusikan jangan dipolitisir dan menjadi bahan isu politik guna meraih simpati masyarakat dalan pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang.

“Aku hanya ingin membahas RUU ini sesama musisi dan yang merespon adalah mereka juga apakah dibutuhkan atau perlu dilakukan beberapa kajian kembali, jadi tolong jangan bawa masalah ini untuk kepentingan politik atau pemilu, Ini bukan komoditasnya, ” tegas Anang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/2).

Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini memerinci pokok permasalahan yang menjadi kontroversi yakni salah satunya yang jadi masalah terkait rencana sertifikasi musisi.

“RUU udah ditulis pasal 52, sebelum undang-undang ini lahir, buat seniman yang sudah memiliki karya yang diterima masyarakat dia otomatis tersertifikasi. Aku kalau ketemu orang yang nggak baca ya aku susah, aku sedih kalau nggak baca,” lanjut dia.

Anang menegaskan RUU Permusikan masih bersifat draf. Dalam draf tersebut, pasal 51-52 berbunyi bahwa musisi yang sudah menghasilkan karya musik otomatis tersertifikasi. Sertifikasi hanya untuk seniman musik yang dari jalur pendidikan musik atau otodidak.

“Pelaku Musik yang telah menghasilkan karya Musik sebelum Undang Undang ini berlaku diakui sebagai Pelaku Musik tersertifikasi berdasarkan penilaian terhadap karya Musik yang telah dihasilkan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Proses pengakuan sebagai Pelaku Musik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan setelahnya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang,” tandasnya menjelaskan dalam draf RUU Permusikan.

Anang pun meminta kepada semua musisi yang ada, jangan menyatakan argumen sebelum membaca dan mendiskusikan bersama dirinya terkait RUU Permusikan.
“Mari kita duduk bersama, kita susun RUU ini agar menjadi unggulan bagi musisi Indonesia dalam menciptakan karya,” tutupnya.

Sebelumnya, seorang penyanyi, Sang Alang menilai RUU Permusikan sangatlah membelunggu kebebasan dalam bermusik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here