Home NASIONAL Lapas dan Rutan Akan Dirazia, Tak Ada Ampun untuk Pejabat dan Napi

Lapas dan Rutan Akan Dirazia, Tak Ada Ampun untuk Pejabat dan Napi

1
SHARE
KUNJUNGAN: Warga antre untuk berkunjung ke Lapas.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkum HAM) tidak membantah bahwa masih ada sejumlah persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan). Termasuk di antaranya pelanggaran aturan yang masih marak terjadi. Untuk itu, mulai awal bulan ini mereka memperketat pengawasan baik di lapas maupun rutan.

Menurut Kabaghumas Ditjenpas Kemenkum HAM Ade Kusmanto, langkah tersebut dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. ”Saat ini untuk razia kan langkahnya sosialisasi,” ungkap pria yang lebih akrab dipanggil Ade itu. Dia menyampaikan, setelah sosialisasi tidak akan ada ampun. Setiap pejabat, petugas, tahanan, maupun narapidana yang melanggar aturan bakal kena sanksi tegas.

Ade menyebutkan, langkah-langkah itu sudah dilaksanakan sejak awal bulan ini. Setelah rampung melaksanakan sosialisasi, razia bakal dimulai. Petugas dari Ditjenpas Kemenkum HAM akan mendatangi satu per satu lapas dan rutan seluruh daerah. Sasaran razia yang paling utama, kata dia, adalah telepon genggam. Ditjenpas Kemenkum HAM menilai bahwa telepon genggam yang lolos masuk adalah sumber masalah.

Sebab, tahanan atau narapidana yang mestinya tidak bisa berhubungan dengan dunia luar menjadi punya akses berkomunikasi dengan pihak lain. ”Sekarang diberantas, sudah dimulai optimalisasi pemberantasan hand phone (HP) di lapas dan rutan,” beber Ade. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang paling berbahaya akibat lolosnya telepon genggam ke dalam lapas dan rutan adalah peredaran narkotika.

Bukan hanya di dalam lapas atau rutan, Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah berulang kali mengungkap bisnis narkotika yang dikendalikan dalam dalam lapas dan rutan. Berdasar data yang diperoleh Ditjenpas Kemenkum HAM dari BNN, ada puluhan lapas yang rawan menjadi tempat narapidana mengatur bisnis narkotika. ”Ada di kota-kota besar,” imbuh Ade. Jumlahnya tidak tanggung, sebanyak 44 lapas terdeteksi rawan.

Meski tidak bisa menyebutkan satu per satu lapas tersebut, Ade menuturkan puluhan lapas itu tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. ”Di antaranya di wilayah Sumut, Jateng, Jabar, Kalbar, Kalteng, Jatim, Lampung, Aceh, dan Palembang,” terang dia. Selain itu, lapas-lapas di Jogjakarta, Pekanbaru, DKI, serta Kepulauan Riau juga termasuk lapas yang rawan. Semua lapas tersebut kini berada dalam pengawasan ekstra.

Ditjenpas Kemenkum HAM memastikan bahwa mereka tidak akan pandang bulu. Narapidana yang kedapatan melanggar aturan bakal disanksi tegas. Mulai pencabutan hak mendapat remisi sampai dipindah ke lapas maximum security. Sementara itu, petugas atau pejabat yang melanggar aturan bisa dipecat. ”Kalau memang terbukti ada pembiayaran ya bisa dievaluasi untuk di stafkan atau dimutasikan ke jabatan yang lain,” tegas Ade.

1 COMMENT

  1. Menteri dan dirjen lapas dihukum yg maha berat dulu, baru para bawahannya jera. Kalo keadaan terus seperti saat ini, sampai kiamat juga gak bakal tuntas masalah napi koruptor dan narkoba kongkalikong dng kalapas dan para sipir lapas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here