Home NASIONAL Waspadai Saat Hitung Suara, Rawan Kecurangan

Waspadai Saat Hitung Suara, Rawan Kecurangan

0
SHARE
SIMULASI: Seorang lansia mengikuti simulasi pencoblosan yang digelar KPU Kabupaten Tangerang di TPS 12 Desa Sukamulya, Minggu (24/2). FOTO: Asep Sunaryo/Tangerang Ekspres

JAKARTA – Tahapan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) serentak saat ini makin mendekati titik krusial. Salah satu titik kecurangan yang kerap terjadi adalah proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Celah kecurangan rawan muncul saat proses penghitungan suara berlangsung hingga malam.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah menyatakan, kecurangan bisa terjadi karena longgarnya aturan perundang-undangan yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu. ”Itu bisa saja aturannya memudahkan kecurangan. Coba dicek peraturan KPU tentang penghitungan suara pada saat hari H. Itu pilpresnya di depan atau di belakang? Yang kita baca, penghitungan suara pilpres itu di belakang (paling akhir),” katanya di media center paslon Prabowo-Sandi kemarin (25/2).

Chusnul menilai penghitungan surat suara pilpres yang mendapat giliran terakhir rawan menimbulkan kecurangan. Sebab, secara psikologis, penyelenggara pemilu, saksi, maupun masyarakat sangat letih, karena sudah menghabiskan waktu untuk menghitung surat suara pileg. ”Anda bisa bayangkan, sudah jam 11 malam, semua sudah capek, terakhir baru kita hitung surat suara pilpres,” katanya mengingatkan.

Selain regulasi, Chusnul menyoroti calon inkumben yang maju di pileg maupun pilpres. Chusnul mengatakan, gerak-gerik inkumben harus dipantau. Sebab, hanya inkumben yang memiliki akses dan menguasai aparatur negara, APBN, serta APBD, baik di legislatif maupun di eksekutif. ”Ini juga harus diawasi, seberapa jauh mereka menggunakan akses anggaran APBN dan APBD untuk kemudian itu bisa menguntungkan diri sendiri,” ungkap dosen ilmu politik Universitas Indonesia tersebut.

Chusnul menambahkan, potensi kecurangan bisa muncul dari mana saja. Namun, semua itu bisa diminimalkan asalkan ada komitmen kuat dari penyelenggara pemilu. ”Semua itu berada di tangan penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan DKPP, apakah bisa mewujudkan pemilu bersih, jujur, dan adil,” tandas komisioner KPU 2002–2007 itu. Dia juga mengajak masyarakat bersama-sama memantau jalannya Pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil.

Sementara itu, pada diskusi Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas di gedung, (22/2) lalu, juga dibahas potensi kecurangan. Longgarnya perhatian pada pileg membuat pelaksanaan saat hari H nanti rawan memunculkan kecurangan.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyatakan, Pemilu 2019 timpang karena perhatian utama saat ini ada pada figur Jokowi dan Prabowo. ”Caleg cenderung dilupakan. Itu yang membuat caleg cukup main-main air, tahu-tahu sudah menang,” kata Adi.

Ketika pileg tidak diperhatikan, jelas Adi, peluang munculnya kecurangan makin lebar. Terutama setelah pemungutan suara nanti, ketika surat suara pilpres dihitung lebih dulu. ”Misalnya, pasangan ini menang. Yang menang euforia, yang kalah sudah tidak peduli, TPS ditinggalkan. Di sini muncul peluang kecurangan,” ujarnya mengingatkan.

Adi menilai secara umum pendidikan politik dalam kampanye cenderung diabaikan. Sebab, masyarakat lebih peduli pada pilpres. Visi dan misi setiap caleg tidak dipahami utuh oleh pemilih. ”Jumlah halaman visi dan misi ada berapa saja tidak tahu. Karena model kampanye hanya formalitas, datang, dialog, selfie, di-upload di medsos. Tidak ada narasi ilmiah,” paparnya.

Ferry Mursyidan Baldan, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, menganggap pelaksanaan pemilu di Indonesia dihadapkan pada keberagaman. Dari situ, menjadi tugas penyelenggara pemilu bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. ”Misalnya soal surat undangan memilih. Ketika sampai tanggal 15 April tidak sampai ke pemilih, wajib dikembalikan. Pertanyaannya, apa betul sudah disampaikan? Karena kalau pemilih tidak punya itu, dia merasa tidak punya hak memilih,” jelasnya.

Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon sepakat dengan pernyataan Adi. Menurut dia, saat ini parpol maupun caleg cenderung menjadi pihak ketiga di pemilu. Pihak yang dominan saat ini justru paslon kontestan pilpres bersama para relawan dan tim sukses. ”Setelah pendaftaran, seketika juga kita (caleg) jadi pihak ketiga. Orang sekarang tahunya besok itu mau pilpres,” kata caleg dapil DKI Jakarta III tersebut.

Effendi menilai putusan MK terkait pemilu serentak membuat tahun ini menjadi percobaan luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Segala dinamika dalam pemilu muncul, ditambah karakter masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Apalagi, ada kecenderungan saat ini para pelaku tidak berkomitmen pada proses pemilu itu sendiri. ”Hasil akhir pemilu ini seperti apa, kita akan tunggu sampai 17 April,” ucapnya. (jpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here