Home TANGERANG HUB KTP-el Untuk WNA Disetop

KTP-el Untuk WNA Disetop

0
SHARE
WNA: Kompleks Country Wood Cluster, Ciputat Timur, Kota Tangsel, menjadi salah satu tempat tinggal warga negara asing. FOTO: Miladi Ahmad/Tangerang Ekspres

SERANG-Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi polemik. Ternyata, warga negara asing (WNA) juga memilik. Akan tetapi, meski punya KTP-el, WNA tidak punya hak politik. Tidak boleh ikut mencoblos pada Pemilu. Tak mau menjadi polemik berkepanjangan, Pemprov Banten menginstruksi kabupaten/kota untuk sementara menunda penerbutan KTP-el bagi WNA.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten, Sitti Ma’ani Nina mengungkapkan jika sampai saat ini belum menemukan adanya WNA yang mengajukan pembuatan KTP-el. Hal itu disampaikan Nina saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Terpadu Pemprov Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (4/3).

“Untuk KTP-el WNA, kita sudah dapat arahan dari Pak Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ditunda dulu. Yang pasti, WNA tidak ada hak untuk memilih, dan itu jadi patokan,” ujar Nina kepada Banten Ekspres. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) kabupaten/kota di Banten untuk meminimalisasi segala permasalahan jelang Pemilu dan Pilpres 2019.

“Kita kan sudah banyak masalah. Makanya kita tunda dulu, kita fokus ke masyarakat yang belum mempunyai KTP-el,” ujarnya. Mengenai aturan WNA boleh mendapatkan KTP-el, kata Nina, hal itu sudah tertuang dalam undang-undang.

“Ada yang dibolehkan, dan itu ada aturannya. Kayak misalkan istrinya orang Australia, anaknya umur dua tahun diberi pilihan mau jadi WNI atau WNA. Kalau jadi WNI ada aturannya, begitu juga kalau jadi WNA ada aturannya. Yang jelas, sesuai arahan Pak Dirjen kita koordinasikan ke kabupaten/kota untuk tidak mengeluarkan dulu KTP untuk WNA dalam rangka meminimalisir masalah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan DP3AKKB Banten, Syaefulloh mengatakan WNA bisa mendapatkan KTP-el asalkan mempunyai Keterangan Izin Menetap (Kitap) yang dikeluarkan oleh imigrasi setempat. Hal itu juga sesuai dengan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Untuk masa berlakunya sesuai dengan Kitap, mau dua tahun atau tiga tahun dan itu diatur dalam undang-undang. Dan dalam KTP yang dicetak juga ada perbedaan. Kalau untuk WNI di belakang kartu ditulis kartu tanda penduduk Indonsia, kalau untuk WNA kartu tanda penduduk warga asing,” katanya. Yang harus digaris bawahi, kata Syaeful, yakni WNA yang sudah mempunyai KTP-el tidak mempunyai hak pilih. “Tidak ada hak pilih. KTP untuk WNA di sini hanya bersifat admisistrasi,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here