Home BANTEN Tak Isi LHKPN, Pejabat Akan Disanksi

Tak Isi LHKPN, Pejabat Akan Disanksi

0
SHARE
SOSIALISASI:  Ratusan Pejabat Eselon III Pemkab Serang mendengarkan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN di Aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Rabu (13/3). FOTO: Syirojul Umam/Banten Ekspres

SERANG – Seluruh Pejabat Eselon III Pemkab Serang mulai saat ini diwajibkan melaporkan harta kekayaannya dengan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pengisian secara online aplikasi yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu paling lambat dilakukan pada 31 Maret 2019. Jika sampai batas waktu itu ada pejabat eselon III yang tak mengisi LHKPN maka akan disanksi.

“Berdasarkan rapat bersama KPK dan arahan Bupati Serang bahwa seluruh pejabat Eselon III diwajibkan mengisi LHKPN ke KPK,” kata Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Surtaman seusai Sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN di Aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Rabu (13/3).

Menurut dia, batas akhir pengisian LHKPN tanggal 31 Maret yaitu batas waktu tingkat kepatuhan dari pejabat eselon III sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Namun bila memang melebihi batas waktu tersebut, pejabat itu masih bisa melaporkan asalkan tidak lebih dari akhir tahun 2019.

“Kalau PNS melaporkan sampai tanggal 31 berarti tingkat kepatuhannya 100 persen, tapi kalau lewat tetap bisa, asalkan jangan menyebrang ke tahun berikutnya,” ujarnya.

Bila memang ada PNS yang tidak melaporkan hingga akhir tahun, pihaknya akan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas terhadap kinerjanya.

“Hukumannya bertahap, pertama kita beri pernyataan dulu atau hukuman ringan. Kalau masih tidak dihiraukan maka akan diberikan hukuman yang berat. Kalau tidak juga maka akan diberikan yang berat,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here