Home TANGERANG HUB Apartemen Harus Ditela, Bela Hak Penghuni

Apartemen Harus Ditela, Bela Hak Penghuni

583
0
SHARE

SERPONG UTARA-Hunian vertikal menjadi solusi di tengah makin menyempitnya lahan. Pun bagi warga Kota Tangsel, yang wilayah lahan kosongnya tinggal tersisa hitungan persen. Demi memaksimalkan fungsi hunian vertikal dalam menambal kebutuhan perumahan warga, Pemkot Tangsel mengharuskan apartemen atau rumah susun ditela.

Hal ini dikuatkan dengan dibuatnya Peraturan Walikota tentang Pertelaan atau ketentuan pemecahan hak kepemilikan bangunan sesuai unit yang dimiliki. Dalam regulasi ini, setiap pengembang harus memecah sertifikat bangunan gedung dan lahan pada setiap pemilik.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangsel, Teddy Meiyadi mengungakpan, bagi Kota Tangsel arah pembangunan hunian kini mengarah pada bangunan vertikal. Hal ini beriringan dengan sempitnya lahan yang dimiliki Kota Tangsel. “Saat ini, Kota Tangsel hanya mengelola sekitar 30-35 lahan. Sisanya, sudah dimiliki pengembang,” kata Teddy, kemarin.

Sayangnya, kata dia, tinggal di apartemen atau rumah susun membutuhkan kantong tebal. Lantaran, banyak beban hidup yang mesti dikeluarkan. Seperti, iuran pengelolaan lingkungan entah itu untuk membayar parkir, kebersihan, keamanan sampai yang lainnya. Hal ini, salah satunya karena, pemilik apartemen tidak memiliki sertifikat sendiri. Melainkan, yang memiliki sertifikat adalah pengembang atau pengelola gedung.

Oleh karena itu, Pemkot Tangsel mendorong agar, dilakukan pertelaan agar setiap penghuni memiliki sertifikat dan mendapatkan hak yang jelas dari setiap sarana yang ada di apartemen itu.

“Pertelaan itu untuk membela hak warga rumah susun atau apartemen. Supaya mendapatkan kepastian soal bangunan dan tanahnya. Karena kepemilikan tanah itu satu sertifikat hanya punya pengembang maka, semua bayar, padahal penghuni punya hak,” papar Teddy.

Hal ini, lanjutnya, menjadi salah satu penyebab mandeknya jualan hunian vertikal. Banyak warga atau orang yang beraktivitas di Kota Tangsel memilih tinggal di daerah lain ketimbang menghuni apartemen atau rumah susun.

“Kalau apartemen sudah ditela, kami yakin akan cepet laku. Sekarang penghuni malas, karena banyak yang harus dibiayai. Mulai dari bayar parkir, lift, sekuriti dan lain-lain,” paparnya.

Saat ini, Disperkimta terus melakukan sosialisasi kepada para pengembang apartemen untuk segera mengurus pertelaan itu. Selain untuk pemda, kata dia, hal itu juga bisa berimbas positif pada citra mereka.

“Memang dengan pertelaan ini juga termasuk bisa menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tapi, intinya ini untuk kepentingan penghuni. Kepentingan warga,” paparnya.

Pada bagian lain, Kepala Kabid Perumahan pada Disperkimta Kota Tangsel, Carsono menambakan, pertelaan secara umumnya adalah sertifikat perorangan atas rusun. Atas satuan unit yang dibeli.

“Jadi, setiap penghuni puya sertifikat satuan rusun. Karena, kalau rusun itu bangunan besarnya. Dalam rusun itu ada istilah; sarusun yaitu kamarnya, benda bersama berupa fasilitas, bagian bersama,” terangnya.

Ada juga, kata dia, tanah bersama. Yaitu lahan yang diatasnya dibangun rusun. Jadi, lanjutnya, semuanya nanti ditela. “Dipisahkan, sebab yang utama milik penghuni itu, ruang yang dibeli oleh warga. Itu, akan nanti disertifikat atas sarusunnya,” paparnya lagi.

Saat ini, kata dia, baru ada dua pengembang apartemen yang sudah lolos tela. Sementara sisanya, sebanyak 27 apartemen belum dilakukan pertelaan karena berbagai faktor.

“Dari 27 pengembang baru ada dua yang sudah selesai. Selebihnya dalam proses sertifikasi lab fungsi bangunan. Intinya, bagaimana keluar sertifikat pemilik kamar rusun atau apartemen, itulah hasil pertelaan,” kata Carsono. (esa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here