TANGSEL-Amany Lubis buka suara terkait tudingan bahwa ada praktik jual beli jabatan sehingga bisa menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia membantah bahwa untuk meraih jabatan itu dilakuan dengan praktik politik uang atau membayar ke oknum tertentu.
Pernyataan tersebut dia sampaikan di gedung rektorat UIN Jakarta, di Ciputat Timur, Kota Tangsel, kemarin (21/3). Dia didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Ahmad Rodoni dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Masri Mansoer.
Di website resmi UIN Jakarta, Amany memaparkan ia dipilih sebagai rektor UIN Jakarta periode 2019-20123 dipilih secara objektif oleh Menteri Agama (Menag) dan Komite Seleksi.
’’Dengan pertimbangan kapasitas dan integritas,’’ jelasnya. Jadi dia menekankan bahwa pemilihan sudah dilakuan dengan prosedur yang benar. Amany juga mengatakan bahwa dalam pemilihan rektor (pilrek) di kampus di bawah Kemenag tidak dikenal istilah menang-kalah. Sebab dipilih oleh Menag berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) 68/2015.
Sebelumnya, tudingan ada dugaan dagang jabatan dalam pilrek UIN Jakarta, diungkapkan Mahfud MD dalam acara ILC di TV One. Usai pernyataan Mahfud, mahasiswa UIN mendemo rektor.
Amany menambahkan, dengan keyakinan bahwa pilrek UIN Jakarta tidak terjadi politik uang, Amany mengatakan kepada pihak luar supaya tidak turut campur untuk memperkeruh suasana. Kemudian membangun opini negatif terhadap institusi UIN Jakarta. Bila memiliki bukti dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, dia mempersilakan untuk melapor ke penegak hukum. ’’Sesegera mungkin, segala tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar dan tidak didasarkan kepada fakta, UIN Jakarta secara institusi akan melakukan tindakan tegas dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian,” tandasnya.
Ketua Majelis Wakil Rektor I/Wakil Ketua I Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Masnun juga ikut mengomentari terkait pemberitaan jual beli jabatan dalam proses pemilihan rektor di bawah Kemenag. Dia menyatakan kepada semua ASN Kemenag, khususnya di PTKIN supaya tetap solid dan menjaga marwah. Serta bangga terhadap institusi Kemenag.
’’Mendukung langkah-langkah Menteri Agama beserta jajarannya untuk melakukan pembenahan internal,’’ katanya. Selain itu juga mengembalikan semua permasalahan hukum yang menimpa oknum pejabat Kemenag ke penegak hukum. Selain itu dia juga meminta kepada semua pihak untuk tidak berkomentar tentang Kemenag tanpa didukung dengna data dan informasi yang valid.
Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kemarin memberikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal 2019 di Jakarta. Dalam kesempatan itu JK menyampaikan keperihatinan masih ada aparatur pemerintahan yang terseret kasus korupsi dan sejenisnya.
Menurut dia pengawasan pemerintahan di Indonesia begitu luar biasa. Mulai pengawas internal seperti inspektorat jenderal (Itjen) atau inspektorat daerah. Kemudian ada juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
’’Mungkin hampir semua pemerintahan, Indonesia paling banyak pengawasannya,’’ katanya.
Meskipun begitu ternyata praktik korupsi juga belum surut. Terbaru adalah kasus operasi tangkap tangan (OTT) dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Dia menuturkan dalam beberapa waktu belakangan tercatat ada 9 menteri masuk penjara karena korupsi. Kemudian hampir 20 gubernur dan ratusan bupati yang mengalami kasus serupa. Lalu ada ratusan anggota DPR dan DPRD yang juga terjerat kasus korupsi.
’’Itu jadi perhatian kita. Bahwa begitu banyak yang mengawasi, tapi begitu banyak juga yang melakukannya (korupsi, Red),’’ katanya. JK berpesan supaya aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) bekerja lebih maksimal. Khususnya mencegah supaya tidak ada korupsi di instansi masing-masing. Apalagi ke depan JK mengingatkan anggaran negara semakin besar.
JK menjelaskan jika diperhatian setiap sepuluh tahun, APBN meningkat lipat dua kali. Pada periode 2010 lalu APBN mencapai Rp 1.200 triliun. Kemudian tahun ini naik menjadi Rp 2.200 triliunan. Pada tahun-tahun berikutnya pasti APBN akan naik terus dan membutuhkan pengawasan yang maksimal.
Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ada sejumlah inovasi yang dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintahan. Diantaranya adalah terkait ketersediaan uang tunai.
Sri Mulyani menjelaskan saat ini ada program menggantikan ketersediaan uang tunai dengan kartu kredit. ’’Dulu Rp 50 juta tunai,’’ katanya. Namun dengan invoasi baru ini, unit kerja pemerintahan tidak perlu menyediakan uang tunai. Sebab transaksi dilakukan dengan kartu kredit dan limitnya disesuaikan.
’’Sudah diuji coba. Akan diperluas,’’ tuturnya. Ia menegaskan program ini supaya menerapkan akuntabilitas secara baik. Kemudian penggunaan uang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pelaporan penggunaan uang, tinggal meminta ke lembaga keuangan penyedia kartu kredit. (jpg)
[…] Source link […]