Home NASIONAL Mundur, Mendagri Panggil Bupati Madina

Mundur, Mendagri Panggil Bupati Madina

0
SHARE
BERI KETERANAGAN: Mendagri Tjahjo Kumolo menjawab wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4). FOTO: Jay/Humas

Jakarta– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Sumatra Utara terkait surat pengunduran diri yang diajukan Bupati Mandailing Natal (Madani) Dahlan Hasan Nasution. Dahlan diketahui mundur dengan alasan politis, karena Jokowi-Ma’ruf kalah dari Prabowo-Sandi di wilayah yang dipimpinnya.

“Nanti akan kami panggil, karena ini sebuah proses yang tidak lazim. Dia seorang bupati yang cukup berhasil di daerahnya, kenapa hanya masalah politis pertimbangannya dia mundur,” kata Tjahjo usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4).

Saat ditanya apakah dirinya akan menyarankan kepada Dahlan untuk mengurungkan niat mundur, Tjahjo menyatakan belum sampai ke sana. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan bakal memberikan saran terbaik untuk Dahlan.

“Nanti akan kami undang dulu dengan gubernur. Kira-kira untuk memberi saran yang terbaik,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, alasan Dahlan mundur memang semata-mata hanya karena perolehan suara Jokowi-Ma’ruf kalah dari Prabowo-Sandi di wilayah Kabupaten Madani dalam Pilpres 2019. Padahal, kata Tjahjo, Dahlan diusung sejumlah partai politik saat maju mencalonkan diri.

“Kan membutuhkan proses yang panjang. Ada amanah dari masyarakat, masa hanya karena itu (mundur),” katanya.

Tjahjo juga mengaku akan mempelajari surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution. Tak hanya itu, Tjahjo menilai alasan Dahlan mundur tidak lazim. Alasan tersebut bisa mencederai amanat masyarakat Mandailing Natal yang telah memilih Dahlan sebagai kepala daerah secara langsung. Pasalnya, masa jabatan Dahlan akan habis sebagai Bupati Mandailing Natal pada Juni 2021.

Selain alasan yang tak lazim, Tjahjo menilai alamat surat yang ditujukan tidak tepat karena seharusnya ditujukan pada DPRD Mandailing Natal.

“Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditujukan kepada DPRD Mandailing Natal untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara,” terang Tjahjo.

Surat permohonan yang ditulis Dahlan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Padahal, proses administrasi pengunduran diri kepala daerah diatur Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Mekanismenya ialah surat pengunduran diri bupati diserahkan ke DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD mengadakan rapat paripurna untuk mengumumkan pengunduran diri tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here