Home BANTEN PT Krakatau Steel Terlilit Utang Rp31 Triliun, 1.300 Orang Karyawan Terancam Dirumahkan

PT Krakatau Steel Terlilit Utang Rp31 Triliun, 1.300 Orang Karyawan Terancam Dirumahkan

0
SHARE
DEMO: Ratusan buruh outsourcing PT Krakatau Steel (KS) yang dirumahkan mendatangi Gedung Teknologi KS di kawasan industri KS, Kota Cilegon, untuk meminta penjelasan langsung terkait kebijakan tersebut dari jajaran direksi, Senin (24/6).

Pabrik baja milik negara sedang dalam masalah. PT Krakatau Steel (KS) bakal merestrukturisasi organisasi dan bisnisnya. Sekaligus utang perusahaan. Ini berimbasa pada pengurangan karyawan. Sekitar 1.300 karyawan akan dirumahkan, alias di-PHK. Pengamat menilai adanya kesengajaan dari pemerintah agar perusahaan BUMN itu tetap merugi.

“Padahal usianya hampir menyentuh 50 tahun, namun tetap saja merugi,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (26/6). Menurut Huda, seharusnya perusahaan pelat merah itu memanfaatkan pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan oleh pemerintah beberapa tahun ini, sebagai peluang meningkatkan laba. “Masalah inefisiensi nampaknya menjadi penyebab utamanya,” ujar dia.

Lanjut Huda, tumpuan utama bisnis PT KS besi baja. Namun karena anak perusahaan terlalu banyak seperti rumah sakit, properti ataupun perhotelan, menjadi tidak fokus. “Jadi memang ketika bisnis besi dan baja lesu, bisa berakibat pada keuangan anak perusahaan dan KS sendiri. Akibatnya tidak mampu bersaing dengan perusahaan besi baja lainnya,” tutur Huda. Mengenai restrukturisasi, kata Huda, memang bisa membuat beban perusahaan menjadi berkurang dan lebih efisien. Namun dia mengingatkan harus melakukan evaluasi terhadap anak usahanya agar tidak merugi.

“Harusnya juga melakukan evaluasi terhadap anak usahanya mana saja yang menguntungkan mana yang dirugikan. Jika tidak menguntungkan lebih baik dijual daripada menjadi beban perusahaan,” tutur dia. Dampak restrukturisasi akan menambah jumlah PHK di Indonesia. Menurut Huda, akan mengganggu perekonomian di daerah khususnya Kota Cilegon di mana perekonomian warganya banyak ditopang oleh PT KS. “Kasus PHK Supermarket Giant dan KS akan mengganggu perekonomian daerah. Multiplier efeknya bisa kepada pendapatan masyarakat akan berkurang. Selain itu, penerimaan perpajakan bisa jadi juga akan berkurang karena penerimaan pajak di Cilegon juga sangat bergantung pada KS,” kata dia menjelaskan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here