Beranda TANGERANG HUB Bursa Calon Walikota Tangsel, Harus Serius dan Realistis

Bursa Calon Walikota Tangsel, Harus Serius dan Realistis

0
BERBAGI

CIPUTAT-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangsel akan digelar akhir 2020. Meski masih lama, namun sudah banyak yang berminat menjadi walikota. Nama-nama beken, bersiap diri menggantikan Airin Rachmi Diany, sebagai Walikota Tangsel. Ada birokrat, aktivis, dosen hingga, putri wakil presiden. Yang menarik, banyak tokoh muda yang muncul. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, banyaknya nama yang muncul merupakan hal yang bagus.

Kriteria pemimpin Kota Tangsel harus punya gebrakan besar, infrastruktur politik cukup luar biasa. Siapa pun yang jadi walikota kedepan kerjanya hanya sekitar 30-40 persen saja. Karena 60 persennya sudah dibangun oleh masyarakat, swasta, pengembang dan lainnya. Sehingga kerjaan walikota tidak terlalu berat. Menurut Adi, tanpa walikota sekalipun Kota Tangsel sudah dikenal orang lantaran memiliki kampus UIN, banyak pengembang besar, lembaga survei dan lainnya.

Soal usia usia calon walikota, Adi menuturkan belum terlalu ideal bicara tua atau muda. Namun, bila ada yang muda itu lebih bagus. Tapi, karena struktur politik tidak memungkinkan untuk melakukan ‘jurus mabuk’. “Jangankan yang muda, yang tua saja tidak punya kesempatan. Yang penting ada aja dulu (tua, sedang, muda) dan punya jiwa kepemimpinan serta mampu melakukan hentakan besar,” tuturnya. Kata Adi, minimal kalau jadi walikota ke depan harus bisa menghilangkan stigma citra buruk korupsi. Juga harus bisa menghilangkan titik kemacetan, dan persoalan sampah.

Permasalahan di Kota Tangsel sangat paradog sekali. Satu sisi modern, maju, dekat Jakarta, memiliki kampus banyak. Namun, budaya politik masyarakat tidak berubah. Misal masih mentoleransi politik uang dan angkanya besar. “Artinya memilih orang itu bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Tapi, siapa yang bawa banyak uang. Kalau ini terjadi di daerah lain yang peradaban belum maju masuk akal,” tuturnya.

Dalam dua kali Pilkada Kota Tangsel sebelumnya nyaris tidak ada figur-figur alternatif yang muncul. “Artinya figurnya hanya itu-itu saja dan dari kelompok itu-itu saja. Pada pilkada ketiga mendatang, muncul nama-nama cukup banyak, ada aktivis, tokoh pemuda, birokrat, incumbent. Artinya menu calon kepala daerah di Kota Tangsel ini jauh lebih terbuka dibanding sebelumnya,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Minggu (28/7).

Adi menambahkan, munculnya banyak nama merupakan berita baik. Tinggal bagaimana tokoh yang bermunculan tersebut mengkongkritkan niatnya. Yakni, mengamankan satu tiket dengan mendaftarakan diri ke KPU pada saatnya. Menurutnya, percuma namanya sering disebut, digosipkan sebagai salah satu calon. Namun, tidak berujung mendaftrakan diri ke KPU. Dari sekian banyak calon tersebut, dalam beberapa bulan kedepan akan terlihat siapa yang serius dan realistis untuk maju atau tidak.

“Ending dari politik ini pada prinsipnya adalah mengukur kalkulasi politiknya. Mulai dari dukungan dan potensi menang ke depan,” tambahnya. Masih menurutnya, masyarakat Kota Tangsel nanti memiliki banyak pilihan sesuai selera. Punya banyak pilihan untuk menentukan pilihannya. “Dahulu hanya disuguhkan, dari grup dan kubu itu-itu saja, yakni dari Airin dan Benyamin, atau Arsid dan kawan-kawannya,” lanjut Adi.

Pada Pilkada mendatang Airin tidak bisa mencalonkan diri. Karena sudah dua periode. Menurut Adi itu justru akan semakin banyak muncul nama-nama tokoh alternatif. Sampai saat ini ada sekitar 15-20 nama yang muncul yang dikaitkan dengan potensi maju di Pilkada Kota Tangsel. “Ini bagus. Artinya minimal orang Tangsel tidak hanya bicara soal Airin dan Arsid. Tidak bicara Ben lagi. Tapi, bicara tokoh alternatif.

Adi menuturkan, politik itu tidak seindah gosip-gosip yang ada. Harus ada bacaan realistis yang bisa membuat mereka diperhitungan. Minimal mendapat dukungan dari partai politik (parpol) atau independen. Sosok pemimpin yang diperlukan warga mendatang harus bisa menjadikan Kota Tangsel menjadi salah satu kawasan yang sukses dan menjadi percontohan bagi wilayah lain. Selama ini yang jadi percontohan kota adalah, kota Bandung, Surabaya dan beberapa kota lainnya.

Padahal Kota Tangsel dekat dengan Ibukota Jakarta. Namun, sepi dengan prestasi. Artinya walikota belum mampu melakukan kesesuksesan yang menjadi hentakan. Supaya Kota Tangsel Go Internasional tentu perlu kepemimpinnan yang bisa melakukan gebrakan dan manuver-manuver. “Minimal Walikota Tangsel ke depan, dapat disejajarkan dengan Walikota Surabaya, Gubernur Jawa Barat. Ini penting dan nama-nama ini punya terobosan besar untuk daerahnya,” ungkapnya. Adi menuturkan, Kota Tangsel saat ini memiliki segalanya. Dengan APBD Rp 3,7 Triliun, dekat dengan Jakarta, punya banyak kampus, banyak orang kaya, berpendidikan, tingkat ekonomi di atas rata-rata. “Namun, yang terlihat justru punya beban masa lalu. Yakni politik dinasti, isu korupsi, kemacetan yang tak bisa diselesaikan. Sehingga yang dipikirkan Kota Tangsel adalah hal-hal negatif saja,” papar Adi.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, Djaka Bradranaya, mengatakan, gejala munculnya nama-nama baru dan lama dalam bursa calon Walikota Tangsel merupakan hal positif. Selain Kota Tangsel sendiri dengan berbagai potensinya cukup menantang, juga karena tumbuhnya dorongan partisipasi kelas menengah elite. Juga besarnya peluang untuk jadi walikota. “Ini mengingat pasca ibu Airin, peta kompetisi menjadi sangat cair, kompetitif. Bagi warga Kota Tangsel banyaknya bakal calon walikota sangat baik, paling tidak masyarakat dimanjakan dengan banyak pilihan,” ujarnya.

Djaka menambahkan, hanya saja, masyarakat perlu tingkatkan kecerdasan dalam memilih calon. Dalam 10 tahun ini, terlepas dengan kekurangan yang ada, banyak sekali kemajuan yang telah dicapai. Demokrasi, memungkinkan setiap individu yang merasa memiliki kompetensi, cukup syarat, memiliki komitmen publik untuk berhak ikut serta dalam kompetisi walikota. “Terlepas modal sosial, politik, logistik dimiliki apa tidak, namun publik sebagai konsumen jasa kepemimpinan walikota berhak juga memilih yang terbaik dan menentukan kriteria yang lebih cerdas,” jelasnya. (bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here