Home NASIONAL Gagal Tangani Karhutla Kapolda dan Pangdam akan Dicopot, Pemerintah Berharap Pada Hujan

Gagal Tangani Karhutla Kapolda dan Pangdam akan Dicopot, Pemerintah Berharap Pada Hujan

0
SHARE
KABUT ASAP: Pengguna jalan melintasi salah satu ruas jalan di kota Palembang, Sumsel, Senin (16/9). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya penurunan jarak pandang di Kota Palembang hingga 600 meter dan memburuknya kondisi udara pada kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. FOTO: Antara Foto/Feny Selly/pras.

Jakarta — Hujan adalah harapan satu-satunya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai wilayah. Jika hujan turun, maka kabut asap akibat Karhutla juga bisa berkurang.

Harapan itu disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono. Dia mengatakan, pemerintah masih tetap berupaya untuk memodifikasi cuaca.

“Sedang diupayakan oleh kementerian terkait sehingga bisa. Kita dukung yang memang harapannya adalah turun hujan satu-satunya untuk bisa meniadakan asap Karhutla,” kata Djati di kantor Kemen-KLHK, Jakarta, Senin (16/9).

Salah satu faktor Karhutla terjadi pada tahun ini, lanjutnya, sama dengan seperti tahun lalu, yakni musim kemarau yang panjang. Djati mengatakan bahwa fenomena El Nino tahun ini sebenarnya tergolong lebih lemah. Akan tetapi, cenderung lebih panjang.

Fenomena El Nino sendiri adalah memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. “Saat ini Bu Menteri (Siti Nurbaya) sedang koordinasi di Pekanbaru dengan teman-teman BNPB dan nanti sore dengan Presiden,” kata dia.

Tidak menutup kemungkinan pemerintah bakal menetapkan status bencana nasional. Djati mengatakan itu dapat dilakukan jika Karhutla semakin memburuk dan meluas.

Sejauh ini, Karhutla terjadi di 6 provinsi yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi yang menyandang status siaga terhadap Karhutla. “Bisa saja (jadi status bencana nasional) tapi kan tergantung dari pada perkembangan di lapangan kan. Dari 6 yang sudah menetapkan itu sekarang sudah berjalan, sudah mulai hujan juga,” kata Djati.

“Kita lihat lagi di beberapa daerah yang rawan kemarin yang bergeser dari Sumatera sudah mengarah ke Kalimantan, Kalimantan juga tergantung arah angin,” lanjutnya.

Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan perintah tegas. Jika permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gagal diselesaikan maka Kapolda dan Pangdam diganti. Ia tegaskan ini perintah langsung dari presiden.?

Ia mengatakan, hal itu benar akan dilakukan. Namun, nantinya dilihat juga kegagalannya ada pada tahap mana. Wiranto menambahkan, Kapolda dan Pangdam setempat sudah sepakat akan hal tersebut. Namun, jika permasalahan itu berhasil maka mereka diberikan apresiasi yang sepadan.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta penanganan bencana saling terintegrasi. Terutama, kata Doni, soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini sedang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurutnya, dalam penanganan Karhutla kali ini tidak dalam satu komando. Pemerintah daerah, kementerian, BNPB, unsur TNI dan Polri seakan sendiri-sendiri dalam penanganannya.

“Kebakaran hutan dan lahan ini harus satu komando, harus terintegrasi harus melibatkan bukan BNPB saja, tapi semua komponen dari pusat sampai daerah,” ujar Doni di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/9).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here