Home BANTEN Pemkab Diminta Selesaikan Pencemaran Lingkungan

Pemkab Diminta Selesaikan Pencemaran Lingkungan

0
SHARE
TANGGAPI PENDEMO: Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah didampingi Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menanggapi tuntutan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Delapan Oktober (GOLOK) di depan Kantor Bupati Serang, Jalan Veteran Nomor 1 Kota Serang, Selasa (8/10). FOTO: Ahmad Fikram Adidikata/Banten Ekspres

SERANG-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Delapan Oktober (GOLOK) berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang, Jalan Veteran Nomor 1 Kota Serang, Selasa (8/10). Demonstrasi yang dilakukan gabungan organisasi mahasiswa itu dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-493 tahun.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Pemkab Serang menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Serang. Permasalahan itu seperti pencemaran lingkungan, birokrasi, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang yang masih mengontrak di wilayah Kota Serang, dan permasalahan pendidikan serta pengangguran yang masih menduduki peringkat pertama di Provinsi Bnaten.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Utara (Gamsut), Imron Nawawi mengatakan di Hari Jadi Kabupaten Serang ke-493 tahun ini, hampir lima abad Kabupaten Serang berdiri dengan 31 pemimpin dari kepemimpinan pertama sampai sekarang. Permasalahan klasik belum terselesaikan seperti pencemaran lingkungan serta pencemaran Sungai Ciujung dan Cidurian yang mengakibatkan masyarakat Kabupaten Serang kesulitan air bersih karena air itu tercemar limbah industri.

“Kami akan mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Serang untuk menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang membandel dan kami menuntut agar pemerintah tegas menindak perusahaan,” katanya.

Mereka juga meminta normalisasi Sungai Ciujung dan Cidurian agar tidak ada sedimentasi lumpur yang mengendap serta menuntut ruang pertanian dan nelayan tradisional di Bojonegara dan Puloampel. Juga menuntut Pemkab Serang tidak memperluas lahan industri dan pertambangan.

“Kami juga meminta kepada pemkab untuk tidak memberi izin apapun terkait kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Padarincang dan kmai ingin fungsi Gunung Prakasa dikembalikan lagi sebagai hutan lindung, serta Rawa Danau sebagai cagar budaya,” katanya.

Mereka juga menginginkan disegerakannya wajib pendidikan 9 tahun di Kabupaten Serang dan memprioritaskan tenaga kerja pribumi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menemui pendemo. Ia didampingi Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum. Menurut Tatu, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait pertambangan yang saat ini sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov Banten).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here