Home BANTEN 752 Aset Pemprov Belum Tersertifikasi

752 Aset Pemprov Belum Tersertifikasi

0
SHARE
ASET PEMPROV: Pengendara sepeda motor melintasi aset milik Pemprov Banten di KP3B, Kota Serang, Kmais (17/10). FOTO: Tb Iyus/Banten Ekspres

752 dari 896 aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam bentuk bisang lahan belum tersertifikasi. Sedangkan yang baru tersertifikasi hanya 144 bidang atau 15,07 persen. Rencananya, 2020 ditargetkan seluruh aset milik Pemprov Banten sudah tersertifikasi.

SERANG-Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, sertifikasi lahan memang menjadi salah satu fokusnya. Sebab, berdasarkan hasil pendataan, masih banyak lahan milik Pemprov Banten yang belum tersertifikasi. Sertifikasi dilakukan sebagai bentuk tertib administrasi, khusunya pada tata kelola aset atau barang milik daerah (BMD). “(Proses sertifikasi) mulai 2017 yaitu pada periode RPJMD (Rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2017-2022. Penataan aset tanah Provinsi Banten mulai dilakukan yang diawali dengan pendataan. Insya Allah dapat dituntaskan sertifikasinya pada 2020,” kata WH saat ditemui di KP3B, Kota Serang, Kamis (17/10).

Dijelaskan WH, jika mengacu pada hasil audi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018, nilai aset tanah milik Pemprov Banten tercatat senilai Rp 8,76 triliun. Besaran nilai tersebut terbagi dalam jumlah bidang sebanyak 896. “Dari situ selanjutnya dilakukan sertifikasi aset sampai dengan saat ini telah tersertifikasi sebanyak 144 bidang atau 15,07 persen, termasuk lahan KP3B ini,” jelasnya.

Dengan progres tersebut, kata dia, masih terdapat 752 bidang lahan yang belum tersertifikasi. Pihaknya saat ini sudah menindaklanjutinya dengan melakukan pemetaan untuk dilakukan sertifikasi. Sebagai penguatan, Pemprov juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi lainnya. Mereka adalah KPK, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten dan kabupaten/kota serta Kejaksaan Tinggi Banten. “Dalam proses balik nama sebanyak 28 bidang, dalam proses koreksi pencatatan dan penyelesaian dengan pihak ketiga sebayak 16 bidang. Kemudian usulan penerbitan sertifikasi baru sebanyak 708 bidang,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, sertifikasi lahan yang rampung pada 2020 menjadi fokusnya. Pihaknya juga secara intens terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“752 bidang lahan yang belum tersertifikasi kami targetkan selesai di 2020. Sertifikasi lahan merupakan langkah kami untuk tertib administrasi dan juga bentuk perlindungan kepada aset milik Pemprov,” kata Rina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here