Home NASIONAL Iuran BPJS Naik, Menkes Jamin Kualitas Lebih Baik

Iuran BPJS Naik, Menkes Jamin Kualitas Lebih Baik

0
SHARE

JAKARTA-Iuran BPJS Kesehatan resmi naik hingga 100 persen atau hingga Rp 160 ribu. Kenaikan itu telah disetuji Presiden Jokwi melalui Perpres No.75 tahun 2019. Besaran kenaikan sesuai dengan rekomendasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Komisi IX DPR RI Agustus lalu. Perpres sebagai produk hukum terbaru tersebut telah ditetapkan per tanggal 24 Oktober 2019 dan mulai berlaku sesuai dengan tanggal diundangkan.

Dalam Perpres 75/2019 besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBN maupun peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBI daerah) sebesar Rp42 ribu. Iuran ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019. Sementara pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan kepada pemda sebesar Rp19 ribu per peserta per bulan sejak Agustus 2019. Bantuan tersebut untuk menutupi selisih kenaikan iuran di 2019.

Tarif Rp42 ribu, juga ditetapkan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan layanan kelas III.

Sementara untuk PBPU dan Bukan Pekerja kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kelas I sebesar Rp160 ribu. Besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Untuk besaran tarif bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta yaitu 5 persen dari upah per bulan, dengan batas maksimal upah sebesar Rp12 juta. Ketentuan 5 persen tersebut yakni 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, dan 1 persen dibayarkan peserta melalui pemotongan gaji.

Ketentuan besaran iuran untuk peserta PPU ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, mulai berlaku per 1 Oktober 2019. Sementara untuk PPU dari badan usaha swasta mulai berlaku per 1 Januari 2020.

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan sejalan dengan peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan. Jaminan itu langsung diberikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Jelas, mosok naik tok tanpa pembenahan, pasti pelayanan dibenahi,” kata Terawan di Jakarta, Rabu (30/10).

Menurutnya, baik buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit bergantung pada keuangan rumah sakit itu sendiri. Terlebih keuangan rumah sakit sebagian besar bersumber dari klaim BPJS Kesehatan. Dia memahami yang dibutuhkan rumah sakit adalah iklim investasi yang baik dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

“Selama keuangan rumah sakit baik, otomatis rumah sakit akan melakukan perbaikan, itu otomatis,” kata mantan Kepala RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto tersebut.

Sebagai contoh, menurutnya panjangnya antrean pasien di sebuah rumah sakit diakibatkan karena banyaknya jumlah masyarakat yang berobat dibandingkan kemampuan rumah sakit itu sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here