Home NASIONAL Jumlahnya Terlalu Banyak Tapi Tak Efektif, Pemerintah Hentikan Rekrut CPNS Tenaga Administrasi

Jumlahnya Terlalu Banyak Tapi Tak Efektif, Pemerintah Hentikan Rekrut CPNS Tenaga Administrasi

0
SHARE
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo (kanan) memaparkan program reformasi birokrasi dan peningkatan SDM saar rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR kemarin.

JAKARTA-Pemerintah memutuskan memoratorium (menghentikan sementara) rekrutmen tenaga administrasi pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam beberapa tahun ke depan. Sebab, perbandingan jumlah pegawai tenaga administratif dan pelaksana teknis kurang berimbang. Tujuannya, membuat birokrasi lebih efisien dan profesional.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, saat ini ada 4.287.526 PNS di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.672.135 pegawai di antaranya merupakan tenaga pelaksana administrasi. Atau sekitar 39 persen. Sedangkan PNS tenaga teknis hanya 15 persen. Sekitar 643.129 pegawai.

Jumlah tersebut tidak proporsional. “Kita ini mau ngomong birokrasi yang berkelas dunia. Tapi yang mikir (tenaga ahli/pelaksana teknis) cuma sedikit,” ujar Bima saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen kemarin (18/11).

Makanya, BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sepakat untuk memoratorium rekrutmen tenaga administratif. “Sudah terlalu banyak,” imbuhnya. Mengingat, pengelolaan data, dokumen, dan administrasi birokrasi akan berbasis teknologi ke depan.

Praktis, semakin sedikit tenaga administratif yang dibutuhkan. “Mungkin lima persen (dari jumlah PNS se-Indonesia) saja sudah cukup,” katanya.

Sampai kapan akan dimoratorium? Bima menjawab, sampai jumlahnya proporsional. Artinya, tergantung seberapa banyak instansi yang menggunakan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menuturkan, moratorium rekrutmen CPNS tenaga administratif tidak hanya berlaku untuk tahun ini. “Terus, sampai jumlahnya nanti proporsional,” jelasnya. Pemerintah saat ini membutuhkan rekrutmen yang tepat untuk mewujudkan birokrasi yang efisien. Artinya, dibutuhkan banyak tenaga teknis dengan keahlian yang sesuai untuk mempercepat pelayanan.

Saat ini prioritas kerja Presiden RI Joko Widodo salah satunya adalah membangun sumber daya manusia yang unggul. Di dalamnya, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. “Maka untuk penerimaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.  Tidak menerima tenaga administrasi,” beber alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.

Berdasarkan laporan evaluasi BKN, Tjahjo menyatakan, Indonesia kekurangan guru dengan status PNS. Butuh setidaknya tiga tahun agar jumlahnya benar-benar memenuhi. Karena, jumlah guru yang pensiun dan yang diangkat hampir sama. Kepala daerah hingga kepala sekolah dilarang mengangkat honorer.Perawat juga demikian.

Kemudian, di daerah-daerah juga membutuhkan tenaga teknis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masayarakat. Seperti, penyuluh pertanian, peternakan, dan ahli teknologi informasi (TI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here