Home TANGERANG HUB Masuk Kategori Politik Uang, Cakades Dilarang Berikan Doorprize

Masuk Kategori Politik Uang, Cakades Dilarang Berikan Doorprize

0
SHARE
NOMOR URUT: Empat cakades Kalibiru, Kecamatan Pakuhaji, menunjukkan nomor urut berdasarkan peringkat hasil tes tertulis kemampuan dasar, di Kantor Sekretariat Panitia Pilkades Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Oktober lalu. FOTO: Panitia Pilkades Kalibaru for Tangerang Ekspres

TIGARAKSA – Kampanye akbar pilkades serentak di 153 desa se-Kabupaten Tangerang dilarang bagi-bagi uang. Termasuk hadiah doorprize. Tidak ada toleransi. Calon kepala desa (cakades) yang kedapatan membagi uang atau hadiah akan langsung ditindak. Sebab, sudah masuk dalam ranah tindak pidana atau politik uang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang Adiat Nuryasin menegaskan, calon kades dilarang membagikan uang atau hadiah dalam bentuk lain saat kampanye. Hal ini sudah berulang kali disampaikan, termasuk saat kunjungan ke kecamatan yang dihadiri calon kepala desa.

“Sudah dilakukan imbauan saat roadshow ke kecamatan dan dihadiri para calon. Sudah dilakukan imbauan bahwa dilarang adanya doorprize dan semacamnya. Yang sifatnya politik uang (money politics). Kalau ada, sudah melanggar dan masuk ranah hukum, kepolisian yang menindak,” tegasnya kepada Tangerang Ekspres, Minggu (24/11). Kampanye akbar secara terbuka hanya berlaku sampai tiga hari. Mulai dari 25 hingga 27 November sejak pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Selain itu, ia mengimbau, calon kades yang mengerahkan massa saat kampanye akbar agar tertib.

“Kalau berdasarkan peraturan, tidak disebutkan adanya kampanye keliling semacam pawai. Sebetulnya tidak ada dalam aturan. Namun, kalaupun memaksakan, silakan asal jangan sampai mengganggu aktivitas publik dan anarkis,” kata mantan Caman Kronjo ini. Adiat menyarankan, calon kepala desa untuk saling adu gagasan dan program di hadapan warga dan massa pendukung. Bukan menjadikan ajang adu kuantitas pendukung saat kampanye akbar nanti. Ia menilai, warga sebagai pemilih perlu tahu apa yang akan dilakukan calon kades ketika terpilih.

Ia menjelaskan, aturan pawai keliling saat kampanye akbar tidak diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 79 tahun 2014 tentang pilkades. Namun, diatur dalam tata tertib panitia pilkades tingkat desa. Di mana, saat kampanye akbar calon kepala desa diperbolehkan pawai keliling selain dari penyampaian visi dan misi serta sosialisasi. “Semestinya, bicara kampanye itu menyampaikan visi dan misi. Kalau calon kepala desa tidak menyampaikan itu, maka menjadi catatan tersendiri bagi warga yang memilih,” ungkap pembina pramuka ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here